Bagaimana Cara Menakar Kecerdasan Kota?

Kota telah menjadi titik penting dalam perkembangan budaya manusia (Hoyt, 1962).

Perkembangan pesat kota di Indonesia dalam satu dekade terakhir membuat persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks. Semakin kota itu tanggap, cepat, dan tepat mengelola potensi dan mengatasi persoalan, maka kenyamanan, keamanan, dan kebudayaannya akan berkembang. Tingkatan kecerdasan itulah yang coba diprotret dengan seperangkat metode yang disesuaikan.

Peradaban manusia yang berkembang pesat mendorong kota menjadi pusat modal, baik dari sumber daya manusia, sosial, dan lingkungan hasil rekayasa. Dengan kekuatan ini, fungsi kota pun meluas. Bukan hanya penting bagi kehidupan warganya, kota juga memiliki peranan yang besar dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Ketersediaan beragam layanan publik, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan fasilitas hiburan membawa dampak pula. Daya dukung lingkungan menurun bersamaan dengan kenaikan pencemaran air dan udara, banjir, serta penurunan muka tanah. Masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, juga ikut meningkat.

Situasi ini menjadi tantangan untuk mencari cara yang cerdas untuk memecahkan masalah perkotaan. Diperlukan solusi untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup manusia di pusat peradaban.

Di Indonesia sebenarnya muncul beberapa evaluasi dan penilaian aplikasi kota cerdas. Namun, penilaian itu masih bersifat parsial. Harian Kompas bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama menyusun Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 yang diluncurkan pada 24 Maret 2015. Dua institusi ini berkolaborasi melakukan penilaian dan melakukan pemeringkatan penilaian tingkat kematangan kota terkait implementasi kota cerdas.

Dari 98 kota di negeri ini, hanya 93 yang diikutkan dalam pemeringkatan. Lima kota di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tidak diperhitungkan karena statusnya yang berbeda, yakni sebagai kota administratif atau bukan kota otonom.

Kota itu dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah penduduk. Pertama, kelompok kota besar yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, yaitu 10 kota. Kedua, adalah 40 kota berskala menengah dengan penduduk berjumlah lebih dari 200.000 hingga 1 juta jiwa. Kelompok kota terakhir adalah 43 kota kecil yang ditinggali oleh maksimal 200.000 jiwa.

!break!

Banyak aspek

Pada penyusunan IKCI 2015 ini, banyak variabel yang dipertimbangkan. Konsep yang penting bagi perkotaan di Indonesia dimasukkan. Secara umum, ada tiga aspek utama yang dijadikan dasar penilaian, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kota yang dianggap telah menerapkan konsep cerdas berarti bisa memenuhi kebutuhan dan memecahkan persoalan warga di bidang perekonomian, sosial, dan juga lingkungan.

Kota cerdas ekonomi jika kota itu mampu menggali potensi dan mengatasi masalah ekonomi dengan cerdas. Kota yang ditopang pusat bisnis dan industri mampu berkembang dengan memaksimalkan sumber daya alam yang terbatas, termasuk air dan lahan. Selain itu, pendidikan adalah kunci untuk mencetak manusia berkualitas yang mampu menjadi aset dan aktor utama penggerak ekonomi.

Cerdas sosial jika kota itu mampu memberdayakan serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warganya. Warga juga mendapatkan layanan kesehatan, transportasi, dan layanan publik lain yang layak. Di samping itu, warga juga bisa berkomunikasi, baik secara konvensional atau lewat media sosial, serta memberi masukan kepada pemerintah. Indikator yang digunakan adalah variabel yang terkait dengan keamanan, bencana dan kriminalitas, kesehatan, transportasi, layanan publik, dan aktivitas sosial digital.

Pengelolaan lingkungan yang cerdas dapat digambarkan sebagai kota yang bisa menyediakan hunian yang sehat, pengelolaan energi dengan prinsip hemat, dan kesesuaian tata ruang. Indikator yang digunakan adalah variabel terkait penggunaan dan penghematan energi. Untuk melihat solusi di bidang tata ruang, digunakan pengamatan kesesuaian tata ruang, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan ada atau tidak lingkungan kumuh.

Selain ketiga aspek itu, aspek pengungkit (enabler) juga dipertimbangkan. Faktor teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan, dan sumber daya manusia pemerintah dianggap mampu berfungsi sebagai pendorong munculnya aneka solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.