Nationalgeographic.co.id—Di tengah gejolak ketidakpuasan sosial di Athena pada tahun 621 SM, muncullah Drakon, pembuat undang-undang pertama Athena, dengan seperangkat hukum tertulis pertamanya.
Salah satu yang paling terkenal adalah Hukum Drakon, yang memberikan hak kepada pria untuk membunuh pria lain yang tertangkap basah dengan istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, atau selirnya.
Hukum Drakon, meskipun tampak brutal, sebenarnya memiliki akarnya dalam upaya Drakon untuk mengekang kekuasaan aristokrasi yang berkuasa dan menegakkan supremasi hukum.
Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai patriarki yang kuat di masyarakat Yunani Kuno, di mana pria dianggap sebagai pelindung perempuan di bawah otoritasnya.
Artikel ini akan membahas latar belakang, pengaruh, dan implikasi dari Hukum Drakon yang kontroversial ini.
Kita akan melihat bagaimana hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat Yunani Kuno, dan bagaimana hukum ini berdampak pada struktur sosial dan sistem hukum Athena.
Latar Belakang Hukum Drakon
Menurut K. Kapparis dari University of Florida dalam Women and Family in Athenian Law (2003), sebelum zaman Drakon, sangat sedikit yang diketahui tentang posisi legal atau sosial perempuan Athena.
Drama Athena pada periode klasik, meskipun menawarkan sekilas pandang tentang kehidupan perempuan, sering kali menggambarkan mereka dalam setting mitologis, yang tidak selalu mencerminkan realitas.
Hukum Drakon, dengan menyebutkan anggota perempuan dari rumah tangga seorang pria, mendefinisikan keluarga sebagai unit yang lebih luas yang mencakup semua perempuan merdeka dan bahkan selir-selir budak.
Konsep "oikos" ini, yang menandakan entitas yang terdiri dari semua orang dan aset dalam rumah tangga, menjadi landasan bagi hukum pembunuhan Drakon.
Baca Juga: Terusan Xerxes, Jejak Proyek Kekaisaran Persia Menginvasi Yunani Kuno
Dampak Hukum Drakon
Para ahli sejarah dan hukum umumnya sepakat bahwa hukum Drakon memiliki dua pengaruh utama.
Pengaruh pertama hukum Drakon, yaitu definisi keluarga yang lebih luas, memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat Athena.
Dengan mengakui perempuan merdeka dan selir-selir budak sebagai bagian dari keluarga, hukum ini memperkuat struktur sosial dan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi perempuan.
Pengaruh kedua, yaitu pengakuan kesucian keluarga, memiliki implikasi yang lebih luas lagi.
Hukum ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa keluarga adalah unit fundamental masyarakat Athena, dan bahwa setiap pelanggaran terhadap kesuciannya akan ditanggapi dengan tegas.
Hukum Drakon, meskipun kontroversial di masanya, menjadi landasan bagi sistem hukum Athena selama berabad-abad.
Ketentuannya tentang pembunuhan, meskipun tampak ekstrem, mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat Athena pada masa itu.
Hukum Drakon, dengan penekanannya pada keluarga dan perlindungan perempuan, memberikan wawasan berharga tentang struktur sosial dan nilai-nilai moral di Yunani Kuno.
Hukum Drakon, dengan memberikan hak kepada pria untuk membunuh pria lain yang tertangkap basah dengan istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, atau selirnya, mencerminkan nilai-nilai patriarki yang kuat di masyarakat Athena.
Pria dianggap sebagai pelindung perempuan di bawah otoritasnya, dan pelanggaran terhadap kehormatan mereka dianggap sebagai kejahatan serius yang pantas dihukum mati.
Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Drakon tidak berlaku tanpa pengecualian.
Dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan dalam pertahanan diri atau pembunuhan yang tidak disengaja, pria yang membunuh pria lain mungkin dibebaskan dari hukuman.
Hukum Drakon, meskipun keras dalam ketentuannya, memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat Yunani Kuno.
Hukum ini membantu memperkuat struktur sosial dan menegakkan supremasi hukum, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi perempuan.
Meskipun hukum Drakon telah lama digantikan oleh sistem hukum modern, hukum ini tetap menjadi sumber daya berharga bagi para sejarawan dan ahli hukum yang ingin memahami masyarakat dan nilai-nilai Yunani Kuno.