Nationalgeographic.co.id—Dimulai pada pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Tiongkok menandatangani perjanjian yang tidak setara, yang dipaksakan setelah kekalahan militer. Saat itu, Kekaisaran Tiongkok berada di bawah kepemimpinan Dinasti Qing.
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Kekaisaran Tiongkok melepaskan hak teritorial dan kedaulatannya. Hal ini membuat negara dan kerajaan asing, seperti Jepang atau Inggris, dapat mengecualikan warga negaranya dari hukum Tiongkok.
Bagian lain dari perjanjian itu adalah pembentukan kantong-kantong asing di beberapa kota di wilayah Kekaisaran Tiongkok. Pemberontakan Boxer tahun 1901, perang berikutnya, dan kekalahan Dinasti Qing menyebabkan Revolusi Xinhai tahun 1911.
Pemberontakan menyebar karena Dinasti Qing tidak dapat menghentikannya. Kaisar Dinasti Qing terakhir, Puyi, turun takhta pada 12 Februari 1912. Saat itu, Kuomintang turut membantu menyingkirkan Dinasti Qing dan mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Tiongkok.
Sun Yat-sen: revolusioner dan pemimpin
“Kuomintang tidak dapat disebutkan tanpa melihat Sun Yat-sen, pendiri dan pusat ideologinya,” tulis Matt Whittaker di laman The Collector.
Lahir pada tahun 1866 di Provinsi Guangdong, Sun beremigrasi ke Hawaii untuk tinggal bersama saudaranya. Dia belajar di sekolah Inggris dan Amerika, dengan cepat mempelajari bahasa Inggris.
Sun pindah ke Hong Kong pada tahun 1883 dan lulus sekolah kedokteran. Sun bertemu dengan kaum revolusioner anti-Qing di sekolah kedokteran dan bergabung dalam rencana mereka. Pemberontakan yang gagal pada tahun 1895 mengirimnya ke pengasingan di Jepang.
Ideologi inti Sun sendiri pada dasarnya menekankan penggantian Dinasti Qing menjadi negara-bangsa modern.
Setelah mendengar Revolusi 1911, Sun kembali ke Tiongkok. Pada tanggal 1 Januari 1912, ia menjadi presiden sementara Republik Tiongkok hanya untuk 3 bulan. Pada bulan Agustus 1912, Sun membentuk Kuomintang, yang dikenal sebagai Partai Nasionalis.
Baca Juga: Kenapa Dinasti Ming Pindahkan Ibu Kota Kekaisaran Tiongkok ke Beijing?