Saat warga Jakarta dan kota-kota besar lainnya mengumpat saat kehilangan sinyal internet, warga perbatasan telah merasa merdeka saat bisa menikmati jaringan untuk sekadar menelepon. Fasilitas itu pun baru dirasakan setelah puluhan tahun menjadi warga Indonesia.

”Akhirnya saya bisa mendengar suara sekaligus melihat Bapak Gubernur.”

Seuntai kalimat spontan itu diucapkan Baing Kaya, Ketua Adat Tiong Ohang, salah satu desa di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Senin (15/12). Hal itu ia ucapkan saat ”bertemu” Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Direktur Utama Telkomsel Alex J Sinaga yang berada di sebelah Baing hanya tersenyum mendengar curahan hati salah satu warga perbatasan Indonesia–Malaysia itu.

Menuju Desa Baing harus ditempuh dengan perahu tradisional selama 9 jam. Sebelumnya, mereka harus berkendara puluhan kilometer dari ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. ”Dengan adanya jaringan telepon, kami terbuka dari keterisolasian. Namun, masalah belum selesai karena jaringan kadang ada kadang hilang,” tutur Baing.

Baing dapat melihat dan berbicara langsung dengan sang gubernur meski berbeda lokasi dengan fasilitas video conference. Awang Faroek berada di kantor Gubernur Kalimantan Timur, sedangkan ia tetap di desanya.

Ia juga dapat melihat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Andrinof Chaniago yang didampingi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, yang berada di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Melalui video conference yang sengaja diadakan untuk peresmian ini, curahan hatinya sebagai warga perbatasan seperti keran air terbuka. Ia pun bercerita banyak tentang kondisi daerahnya, mulai dari infrastruktur, ketersediaan kebutuhan pokok, dan hutan lindung.

Siang itu, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika meresmikan lima base transceiver station (BTS) di lima wilayah tanpa jaringan telepon. Lima lokasi itu, Desa Tiong Ohang, Long Apari, dan Long Lunuk yang berada di Kalimantan Timur, sedangkan dua desa lainnya, Agung Baru dan Long Layu di Kalimantan Utara.

Rudiantara menyampaikan, adanya jaringan telepon belum berarti masalah terselesaikan. Sebab, di sejumlah lokasi ini belum tersedia jaringan listrik. ”Ketersediaan solar harus dipikirkan pemerintah daerah dan operator. Jangan sampai sinyal kadang ada kadang tidak karena tak ada bahan bakar,” katanya.

Pembangunan BTS, katanya, menjadi program prioritas pemerintah dalam membuka akses daerah yang belum terakses jaringan. Karena itu, keterbukaan informasi terhadap warga bisa membuka berbagai kemungkinan.

Hingga 2014, ada 41 pembangunan BTS di daerah-daerah perbatasan di wilayah RI.

Celah pelaku kejahatan





PROMOTED CONTENT

Penulis :
Editor : Palupi Annisa Auliani