Nationalgeographic.co.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) terbaru. Sosialisasi dilakukan di tengah penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021, Selasa (14/12/2021).
Sideka merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan layanan publik serta pemerintahan secara digital bagi tingkat desa dan kecamatan. Sideka akan menjadi sarana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi desa dan kecamatan.
Pada acara yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, tersebut Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi ini.
Menurutnya, pembangunan berbasis smart city harus dimulai dari sektor terkecil, yakni desa dan kecamatan. Transformasi digital yang dilakukan oleh desa dan kecamatan akan menjadi fondasi dalam perwujudan smart city.
Baca Juga: Perubahan Tubuh Pria Kembar: Yang Satu Vegan, Lainnya Pemakan Daging
“Kalau kita ingin punya smart city, maka kita harus punya smart village. Dengan terbangunnya smart village, transformasi digital Indonesia yang lebih luas akan lebih cepat,” ungkap Semuel.
Ia pun menjelaskan dua modul utama dalam aplikasi Sideka generasi terbaru. Modul pertama adalah Layanan Desa, sementara modul kedua adalah Website Desa.
Desa atau kecamatan yang ingin memanfaatkan dua modul dalam Sideka generasi terbaru, kata Semuel, tidak perlu menyiapkan dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Setiap desa dan kecamatan dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan Kemenkominfo tersebut secara cuma-cuma.
Baca Juga: Kisah Pria yang Selama Delapan Tahun Mencari Bitcoinnya di TPA Sampah
Pejabat desa atau kecamatan dapat langsung mengajukan implementasi Sideka di wilayahnya ke pemerintah kota/kabupaten.
“Kalau dahulu aplikasi ini diberikan dari pusat ke desa, sekarang kota/kabupaten menjadi jembatan untuk menyalurkan Sideka generasi terbaru ke desa atau kecamatan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa hosting dan training dalam pemanfaatan Sideka tetap dilakukan oleh Kemenkominfo.
Nantinya, proses implementasi Sideka NG oleh desa-desa di seluruh Indonesia juga akan dibantu oleh sejumlah kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), dan Satu Data Indonesia.
Baca Juga: Reconnect Vol. 2: Perjalanan Menyusuri Wajah Baru Pantai Indah Kapuk
Melalui Sideka NG, Semuel berharap, Indonesia dapat segera mewujudkan kota dan negara pintar guna menjawab tantangan digital di masa depan.
“Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang siap dengan berbagai tuntutan digital,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kemenkominfo juga menggelar webinar bertajuk “Cara Strategis Meningkatkan Citra Kota dan Kawasan Wisata”. Webinar tersebut membahas tentang kesiapan informasi dan teknologi (ICT) untuk mewujudkan smart city.
Agenda tersebut dihadiri oleh Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo Adypurnama, Pakar City Branding Hermawan Kartajaya, CEO Citiasia Farid Subkhan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno secara virtual.
Baca Juga: Mewaspadai Wabah Baru Akibat Zoonosis yang Rentan Terjadi di Masa Depan
Dalam kesempatan tersebut, Hermawan Kartajaya menyatakan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan smart city adalah dengan melakukan branding. Pasalnya, suatu kota/kabupaten di wilayah pariwisata akan sulit bersaing jika tidak memiliki identitasnya sendiri.
“Kalau suatu kota atau wilayah destinasi tidak di branding, saingannya itu banyak. Jadi branding itu ibarat mangkok, mewadahi produk supaya bisa bercampur dengan konsumen di dalamnya,” tegas Hermawan.
Senada dengan Hermawan, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dari negara Asia lainnya.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata besar tetapi masih kurang dalam hal implementasi. Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi untuk mendorong kesadaran wisatawan akan adanya destinasi lain di Indonesia selain Pulau Bali.
“Posisi kita (Indonesia) masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia terkait kualitas destinasi wisata,” ujar Sandiaga.
Pemerintah pusat melakukan beragam upaya dalam mendukung perwujudan pembangunan berbasis smart city, terutama di kawasan wisata.
Upaya dimulai dari adanya infrastruktur yang memadai, hingga kecakapan masyarakat dalam menggunakan fasilitas dan teknologi yang ada.
Baca Juga: Apa Saja Satwa yang Menemani Homo floresiensis di Sekitar Liang Bua?
“Fokus kita harus diutamakan pada information and technology readiness (ICT readiness). Baik pada lima destinasi superprioritas maupun destinasi prioritas,” ujarnya.
Langkah tersebut, kata Sandiaga, bisa tempuh dengan cara kolaborasi. Artinya, berbagai pihak, baik dari swasta maupun kementerian harus berembuk untuk membuat strategi yang tepat guna.
Menanggapi paparan Sandiaga, Leonardo Adypurnama menyatakan bahwa Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) juga ikut berpartisipasi dalam merancang program pemampu (enabler) bertajuk “Integrated Tourism Master Plan” untuk mewujudkan daya saing pariwisata.
Baca Juga: Penemuan Langka Embrio Dinosaurus Meringkuk dalam Posisi Siap Menetas
“Indonesia bekerja sama dengan bank dunia untuk menentukan supply dan demand yang ada di lapangan. Lewat cara ini, Indonesia bisa tahu cara apa yang perlu dan bisa dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara,” ungkap Leonardo.
Dengan rencana tersebut, diharapkan Bappenas bersama kementerian lainnya mampu mendongkrak minat wisatawan mancanegara sehingga ekonomi dapat segera pulih.
“Rencana besarnya, Indonesia mampu menarik kembali minat wisatawan mancanegara. Ketika hal itu terjadi, destinasi pariwisata pun sudah siap dengan dengan sejumlah infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.
| Penulis | : | Tim Konten |
| Editor | : | Sheila Respati |
KOMENTAR