Pelonggaran PPKM Darurat Perlu Mengkaji Banyak Aspek, Kepatuhan Masyarakat Punya Peran Penting

By Yussy Maulia, Jumat, 23 Juli 2021 | 14:59 WIB
Dialog Produktif KPC PEN yang membahas (KPC PEN)

Nationalgeographic.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan dilonggarkan secara bertahap apabila kasus Covid-19 menunjukkan kemajuan yang positif.

Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pun menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi pelonggaran PPKM darurat.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan, saat ini kepatuhan masyarakat terhadap pemakaian masker di wilayah Jawa dan Bali tergolong cukup baik.

Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kamis (22/7/2021).

"Dari 7 provinsi yang terdapat di Jawa dan Bali, tercatat lebih dari 70 persen warga di tingkat desa dan kelurahan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker," kata Wiku melalui keterangan resmi.

Baca Juga: Pemerintah Sampaikan Apresiasi Terhadap Kontribusi Anak Bangsa di Tengah Pandemi

Namun, kepatuhan dalam menjaga jarak masih menjadi kendala, terutama di tingkat desa dan kelurahan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Tercatat lebih dari 30 persen warganya tidak patuh dalam menjaga jarak.

Untuk itu, Wiku meminta pemerintah di daerah tersebut meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Pengawasan dan tindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan juga perlu dilakukan.

Selain meningkatkan kepatuhan masyarakat, Wiku juga menyampaikan kinerja posko kesehatan juga perlu didorong agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara optimal.

Menurutnya, pelaporan kinerja posko penting dilakukan untuk melihat apakah pengendalian Covid-19 di wilayah tersebut sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan.

Dengan demikian, masing-masing wilayah yang telah memenuhi indikator baik dapat siap melakukan pelonggaran PPKM darurat tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.

“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya (dalam) menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” katanya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Pantik Semangat Berbagi dari Berbagai Elemen Masyarakat

Menurut Wiku, jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, masih banyak provinsi yang belum melakukan laporan kinerja secara maksimal. 

Misalnya saja seperti yang terjadi di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah posko yang melakukan laporan kinerja di wilayah tersebut kurang dari 50 persen.

Ia pun mengimbau agar wilayah-wilayah tersebut meningkatkan pelaporan kinerja pada posko-posko kesehatan yang sudah dibentuk.

Sementara itu, apresiasi diberikan oleh Wiku terhadap provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta karena cakupan pelaporan kinerja posko di wilayah tersebut ada lebih dari 50 persen posko.

Wiku juga mengimbau terhadap sejumlah daerah di Indonesia untuk terus memantau kasus positif Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian akibat Covid-19.

“Kepada Pemerintah Bali saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan bed occupancy ratio (BOR) isolasi,” katanya.

Baca Juga: Studi Baru Pengobatan MIS-C, Sindrom Komplikasi Covid-19 pada Anak

Wiku menambahkan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Secara bersamaan, peningkatan fasilitas tersebut juga dapat menurunkan angka kematian.

"Penelusuran kontak juga penting agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan," kata Wiku.

Dengan upaya pencegahan tersebut, Wiku optimistis bahwa penularan Covid-19 di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus positif Covid-19 dapat ditekan.

Kasus Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif

Menurut Wiku, jika melihat 7 provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM darurat, perkembangan kasus Covid-19 di wilayah tersebut masih mengalami fluktuasi.

Perkembangan kasus positif, angka kesembuhan, angka kematian, dan BOR menjadi aspek yang perlu disiapkan apabila ingin melonggarkan PPKM darurat.

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Serapan Anggaran PEN Jadi Prioritas

Jika ditilik selama tujuh hari terakhir, secara nasional kasus positif Covid-19 mengalami penurunan hingga 40 persen. Pada 15 Juli 2021 tercatat ada 56.757 kasus, kemudian pada 21 Juli 2021 jumlahnya menjadi 33.772 kasus.

Meski jumlah kasus positif secara nasional terus menurun, Bali masih menunjukkan adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan. Angka BOR di wilayah tersebut pun cenderung terus meningkat.

"Sama seperti kasus positifnya, BOR (di Bali) masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama tujuh hari terakhir,” papar Wiku.

Meski demikian, Wiku menilai, presentase BOR atau keterisian tempat tidur harian di tingkat nasional mengalami penurunan selama tujuh hari terakhir. 

Sementara itu, angka kesembuhan nasional pasien Covid-19 selama tujuh hari terakhir menunjukkan adanya peningkatan lebih dari 70 persen, kecuali di provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga: Jaring Pengaman Sosial Program PEN Sentuh 40 Juta Kepala Keluarga

Meski demikian, angka kematian di DKI Jakarta menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada Rabu (21/7/2021), jumlah kematian di wilayah tersebut mengalami penurunan dari 268 menjadi 95 jiwa.

Meski terus mengalami fluktuasi, Wiku optimistis bahwa Indonesia dapat pulih dari pandemi Covid-19 secara bertahap. Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak-pihak yang telah bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19.

"Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah merawat pasien, juga kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bergerak cepat dalam membantu pelaporan pasien serta kontak erat Covid-19," ujar Wiku.

Meski demikian, Wiku menyampaikan masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Salah satunya, peningkatan testing.

Dalam empat hari terakhir, jumlah pemeriksaan pasien kontak erat mengalami penurunan. Wiku pun mengimbau agar ketertinggalan tersebut segera dikejar sesuai target yang ditentukan.

"Semakin tinggi testing, semakin banyak kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini," kata Wiku.

Selain penanganan testing, Wiku juga menekankan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama mencegah peningkatan angka kematian Covid-19. Untuk diketahui, angka kematian nasional akibat Covid-19 terus meningkat selama 7 hari terakhir.

Dalam sehari, angka kematian pasien Covid-19 mencapai 1.000 jiwa. Hal ini patut untuk dijadikan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.

"Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena (jumlah) ini bukan sekadar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita,” tegas Wiku.

Menurut Wiku, tingginya angka kematian pasien Covid-19 tersebut tak terlepas dari zona risiko tinggi yang terus bertambah. Tercatat terdapat 180 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang termasuk dalam zona risiko tinggi.

Zona risiko tersebut didominasi oleh kabupaten dan kota dari provinsi Jawa Timur dengan jumlah 33 kabupaten dan kota, Jawa Tengah sebanyak 29 kabupaten dan kota, serta Jawa Barat sebanyak 21 kabupaten dan kota.

“Untuk itu perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing, dan menurunkan angka kematian,” tandas Wiku.