Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di Tiongkok, di mana penggunaan kredit karbon sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan lingkungan semakin populer.
Regulasi terbaru di Tiongkok tahun 2022 tentang kompensasi kerusakan lingkungan secara tegas menempatkan restorasi langsung sebagai prioritas utama dalam upaya memperbaiki kerusakan lingkungan.
Artinya, sebelum beralih ke opsi lain seperti membeli kredit karbon, upaya maksimal harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana pelaku kejahatan diharuskan memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan.
Urutan prioritas ini perlu dijelaskan sejak awal, catatan Zheng Ping, seorang dosen di Institut Teknik Shenyang. Zheng mengatakan restorasi langsung sangat penting dalam kasus kerusakan lingkungan yang serius.
Perdagangan karbon hanya dapat digunakan ketika restorasi langsung tidak layak atau tidak dapat memberikan perbaikan penuh, dan ketika alternatif lain tidak praktis. Zheng juga merekomendasikan "memperbaiki cara pengadilan rakyat memberikan arahan saat menerapkan keadilan karbon biru, dalam semangat keadilan restoratif."
Cao Caidan mengatakan: “Membeli kredit karbon pada dasarnya adalah cara alternatif untuk menerima tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Dalam menerapkan keadilan, tanggung jawab untuk memulihkan ekosistem dan lingkungan diprioritaskan."
Selain itu, Cao Caidan juga menegaskan bahwa hakim harus terlebih dahulu melihat apakah layak untuk memperbaiki kerusakan daripada mengubah tanggung jawab menjadi angka kompensasi. Kerusakan seperti hilangnya fungsi ekosistem tidak selalu dapat dikuantifikasi secara moneter, sehingga prioritasnya harus mencoba mengembalikan lingkungan.
Maka dari itu, masih menurut Cao Caidan, "Hakim hanya boleh mempertimbangkan pembelian kredit karbon ketika pelaku telah kehabisan pendekatan lain dan restorasi tidak mungkin dilakukan ... Ini harus menjadi upaya terakhir."
Hukum lingkungan memiliki prinsip dasar, yaitu memberikan prioritas pada perlindungan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pengadilan seringkali lebih fokus pada aspek pidana dari suatu kasus, seperti penahanan atau denda. Padahal, aspek lingkungan yang paling penting adalah bagaimana memulihkan ekosistem yang rusak.
Saat ini, masih belum ada aturan yang sangat jelas mengenai penggunaan kredit karbon biru dalam sistem peradilan. Akibatnya, setiap pengadilan memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat pengembangan sistem perdagangan karbon biru yang efektif.
Untuk mengatasi masalah ini, para ahli hukum menyarankan agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih jelas mengenai penggunaan kredit karbon biru.
Peraturan ini akan memberikan panduan bagi pengadilan dalam menerapkan konsep karbon biru dalam praktik. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metodologi yang lebih akurat dalam menghitung nilai kredit karbon biru.