Nationalgeographic.co.id—Beberapa orang berpikir bahwa Athena menggunakan sistem pemerintahan yang sama dengan orang Yunani, tetapi kenyataan sesungguhnya tidaklah demikian.
Selain beberapa kesamaan, ada beberapa perbedaan penting yang mencolok dari kedua sistem pemerintahan kota tersebut. "Tujuan utama demokrasi Athena adalah agar semua warga negara memiliki hak politik yang sama," tulis Andrei Tapalaga.
Ia menulisnya kepada History of Yesterday dalam sebuah artikel berjudul In Ancient Athens Only the Rich Paid Taxes: Something that our society can learn from yang diterbitkan pada 2 November 2022.
"Ini berarti bahwa mereka akan dapat berpartisipasi dalam diskusi dewan apa pun dan mengambil bagian di dalamnya dengan saran, terlepas dari status sosial warga negara," tambahnya.
Namun, apabila perbedaan ras karena keturunan asing (tidak peduli berapa tahun telah tinggal di Athena), orang itu tidak akan diizinkan untuk ikut serta dalam diskusi politik apa pun yang diadakan oleh pemerintah.
Oleh karena itu seorang asing yang tidak memiliki hak politik sebagai warga negara, tetapi orang-orang ini hanya perlu membayar pajak jika mereka termasuk ke dalam kategori rakyat kaya.
Pada periode itu, sekira selama abad ke-5 SM, sebagian besar pajak yang dikumpulkan dari warga negara yang kaya akan digunakan untuk mendukung angkatan laut (terutama untuk tujuan pertahanan).
Bagian lain dari pajak masuk ke Angkatan Laut yang digabungkan dengan seluruh Yunani Kuno. Selain Yunani Kuno sebagai negara yang kuat, tentara dipandang sebagai layanan publik pada saat itu karena memberikan perlindungan kepada warganya.
Konstruksi dan pemeliharaan armada besar yang terus-menerus memakan biaya besar dan Athena menawarkan kontribusi keuangan yang sangat besar untuk pemeliharaan dan pembiayaan dari penarikan pajak.
Selama abad ke-5 SM, Athena menjadi wilayah yang makmur dengan lebih dari 300.000 warga dan ekonomi yang stabil. Sebagian besar uang pajak yang berfokus pada pelayanan publik digunakan untuk pertanian dan perdagangan internasional.
"Pajak lain yang diterapkan oleh pemerintah Athena adalah ekspor, impor, pelacur, dan imigran," terusnya. Orang kaya di Athena juga akan dengan senang hati mengeluarkan hartanya untuk membayar pajak.
Dalam pemerintahan demokratis ini dengan fokus pada kesetaraan, warga kaya mewakili kelas sosial yang lebih tinggi, akan bangga menjadi satu-satunya yang membayar pajak karena mereka merasa terhormat telah memainkan peran penting dalam menopang pemerintah dan warganya.
Baca Juga: Bagaimana Kehidupan Keseharian Orang Athena Kuno, Kota Para Filsuf?
Baca Juga: Athena: Dewi Masih Perawan, Anak Kesayangan Zeus di Mitologi Yunani
Baca Juga: Athena, Dewi Perang Mitologi Yunani yang Lahir dari Dahi Zeus
Baca Juga: Menyelami Filsafat Cinta dari Plato Pada Simposiumnya di Athena
Orang-orang kaya ini melihat diri mereka sebagai orang yang beruntung secara kehidupan dan misi mereka adalah untuk membantu yang kurang beruntung, sesuatu yang jarang terjadi hari ini.
"Beberapa orang kaya yang membantu warga lain yang kurang beruntung, bahkan tidak melakukannya karena kebaikan, tetapi untuk membangun reputasi moral yang baik di sekitar mereka," lanjutnya lagi.
Namun, "kesetaraan" dalam sistem demokratis di Athena menjadi tanda tanya besar. Kesetaraan dalam pemerintahan demokratis bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kelas sosial atau setidaknya untuk menghapus kelas sosial yang lebih rendah, sehingga membuat setiap orang menjadi kaya sampai batas tertentu.
Sekarang kita semua tahu bahwa kesetaraan sejati hanyalah mimpi yang tidak mungkin. Bukan karena tidak bisa dicapai, tetapi karena secara kodrati, manusia ditakdirkan dalam kondisi yang berbeda sehingga tidak membiarkan "kesetaraan" tercapai.
| Source | : | History of Yesterday |
| Penulis | : | Galih Pranata |
| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |
KOMENTAR