Nationalgeographic.co.id—Kehidupan sosial dalam Kekaisaran Bizantium umumnya diatur oleh Corvus Juris Civilis atau yang dikenal dengan kode Justinian. Kode itu dibuat oleh Justinian I, Kaisar Bizantium yang berkuasa dari tahun 527 hingga 565 M.
Justinian I dianggap sebagai salah satu kaisar Bizantium yang paling penting. Dia memulai gerakan militer yang signifikan untuk merebut kembali Afrika dari Vandal (pada tahun 533 hingga 534 M) dan Italia dari Goth (535 hingga 554 M).
Dia juga memerintahkan pembangunan kembali gereja Hagia Sophia (dimulai pada tahun 532 M) serta pembangunan di seluruh kerajaan, yang menghasilkan gereja-gereja baru, biara-biara, benteng, waduk air, dan jembatan.
Pencapaian besar lainnya adalah selesainya reformasi hukum yang dituangkan dalam Corpus Juris Civilis antara tahun 529 dan 534 M.
Ini merupakan gabungan dari seluruh hukum Romawi yang telah dikeluarkan sejak masa Kaisar Hadrian (117 – 138 M) hingga saat ini. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu kaisar Bizantium terbesar (dan paling kontroversial) dalam sejarah.
Pemerintah Bizantium sangat terbantu dengan penciptaan Kode Justinian atau Corpus Juris Civilis. Itu adalah Corpus yang disusun oleh panel ahli hukum, dikumpulkan, diedit, dan merevisi badan besar hukum Romawi Romawi.
Badan besar hukum Romawi telah terakumulasi selama berabad-abad. Sehingga mencakup sejumlah besar dekrit kekaisaran, pendapat hukum, dan daftar kejahatan dan hukuman.
Kode Justinian terdiri dari lebih dari satu juta kata yang akan bertahan selama 900 tahun. Kode Justinian atau Corpus Juris Civilis membuat undang -undang lebih jelas untuk semua, mengurangi jumlah kasus yang tidak perlu diajukan ke pengadilan.
Corpus juga mempercepat proses peradilan dan memengaruhi sebagian besar sistem hukum dalam demokrasi Barat sesudahnya.
Masyarakat Kekaisaran Bizantium
Masyarakat Bizantium menilai sangat penting nama keluarga, kekayaan yang diwariskan, dan kelahiran individu yang terhormat.
Individu di tingkat masyarakat yang lebih tinggi memiliki ketiga hal ini. Kekayaan berasal dari kepemilikan tanah atau administrasi tanah di bawah yurisdiksi administrator individu.
Source | : | World History Encyclopedia |
Penulis | : | Ricky Jenihansen |
Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |
KOMENTAR