Shogun dibantu dalam praktik pemerintahan oleh berbagai menteri, pejabat, dan lembaga. Banyak di antaranya yang ditambahkan ke dalam aparatur pemerintah seiring berjalannya waktu karena semakin kompleksnya hal tersebut.
Yang paling menonjol di antara mereka adalah wakil shogun (kanrei). Wakil shogun biasanya dipegang secara bergilir oleh anggota salah satu dari tiga keluarga: Shiba, Hosokawa, dan Hatakeyama.
Peran tersebut dibentuk sejak tahun 1333. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antara shogun dan gubernur militer regional serta wakil-wakilnya.
Pada tahun 1180, samurai-dokor (dewan pengikut) dibentuk. “Dewan ini mengawasi prajurit bawahan (gokenin) dan menerapkan tindakan disipliner untuk setiap pelanggaran ringan,” tambah Cartwright. Nantinya, mereka juga akan mengawasi agen-agen pemerintah di provinsi, properti keshogunan, dan keamanan heiankyo.
Istana kekaisaran di ibu kota diawasi oleh shugo Kyoto atau gubernur militer, yang posisinya digantikan oleh wakil Rokuhara dari tahun 1221. Potensi masalah yang jauh dari ibu kota dan kantor pusat pemerintahan seperti Kyushu dan Oshu masing-masing memiliki komisaris khusus sendiri.
Pada tahun 1184, kumonjo (Kantor Dokumen Umum) didirikan. Badan ini kemudian berganti nama dan diperluas fungsinya menjadi mandokoro (Dewan Tata Usaha) pada tahun 1191 karena menjadi pusat eksekutif dan administrasi utama pemerintahan. Nantinya lagi, akan dilimpahkan ke kas kekaisaran. Juga pada tahun 1184, monchujo (Dewan Penyelidikan) dibentuk yang menangani semua masalah hukum termasuk tuntutan hukum, banding, sengketa hak atas tanah dan pinjaman.
Posisi baru, wakil bupati shogun (rensho) dibentuk pada tahun 1225. Sejak itu, dokumen resmi kemudian memerlukan tanda tangan rensho dan bupati shogun. Juga pada tahun 1225, hyojoshu (Dewan Negara) dibentuk, yang anggotanya terdiri dari pejabat tinggi, pejuang, dan cendekiawan saat itu. Mereka melakukan pemungutan suara mengenai isu-isu yang dimenangkan oleh mayoritas sederhana.
Pada tahun 1232, undang-undang baru ditetapkan, Kode Joei (Joei shikimoku), yang terdiri dari 51 pasal. Undang-undang tersebut menetapkan siapa yang memiliki tanah, mendefinisikan hubungan antara tuan, pengikut, dan samurai. Juga membatasi peran kaisar dan menetapkan pengambilan keputusan hukum berdasarkan prioritas. Akhirnya, pada tahun 1249, dibentuklah Pengadilan Tinggi, hikitsukeshu, yang khusus menangani sengketa terkait tanah dan pajak.
Untuk memastikan kekuasaan keshogunan meluas ke seluruh wilayah, dua kantor lokal penting dibentuk: shugo dan jito. Shugo adalah gubernur militer suatu provinsi dengan tugas kepolisian. Sementara jito bertanggung jawab memungut pajak dari perkebunan swasta. Seiring waktu, kedua posisi tersebut akan berkembang dan menjadi turun-temurun; banyak daimyo, penguasa feodal yang berkuasa di Kekaisaran Jepang abad pertengahan, memiliki nenek moyang yang telah melakukan tugas-tugas ini.
Beberapa daimyo akan mengendalikan perkebunan yang begitu luas sehingga pada dasarnya merupakan sebuah kerajaan. Dan orang-orang ini akan secara serius menantang kekuasaan pemerintahan keshogunan.
Shogun menjadi pelindung seni di Kekaisaran Jepang
| Source | : | World History Encyclopedia |
| Penulis | : | Sysilia Tanhati |
| Editor | : | Warsono |
KOMENTAR