Perempuan India: Pemerkosaan Bukan Seks, Pemerkosaan Adalah Kekerasan

Nationalgeographic.co.id—India, sebuah negara yang masyarakatnya berakar pada tradisi patriarki, pernikahan merupakan perkara yang sakral dan bukanlah kejahatan bagi seorang pria untuk memperkosa istrinya.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, pengadilan telah memberikan keputusan yang bertentangan tentang pemerkosaan dalam pernikahan, yang mengarah pada seruan baru dari para pengunjuk rasa untuk mengkriminalisasi pelaku pemerkosaan dalam pernikahan.

Hakim NK Chandravanshi dari pengadilan tinggi Chhattisgarh memutuskan bahwa "hubungan seksual atau tindakan seksual apa pun oleh seorang suami kepada istrinya tidak dapat dikatakan pemerkosaan bahkan jika itu dengan paksaan atau bertentangan dengan keinginan istrinya".

Seorang wanita melaporkan bahwa suaminya melakukan "seks yang tidak wajar" dan memperkosanya dengan benda-benda aneh.

Hakim mengatakan bahwa pria itu dapat diadili karena kasus “Hubungan seks yang tidak wajar”, tetapi harus membebaskannya dari pelanggaran pemerkosaan yang jauh lebih serius karena hukum negara India tidak mengakui pemerkosaan dalam perkawinan.

Keputusan pengadilan itu menuai kemarahan di media sosial, termasuk dari peneliti gender Kota Neelima. Mereka bertanya, "Kapan pengadilan akan mempertimbangkan cerita dari sisi seorang perempuan?"

Banyak yang menanggapi cuitannya dengan mengatakan undang-undang pemerkosaan itu sudah kuno dan harus diubah, tetapi ada banyak suara yang bertentangan juga.

Seseorang bertanya-tanya, "Istri macam apa yang akan mengeluh tentang pemerkosaan dalam pernikahan?"; sementara yang lain mengatakan "Pasti ada yang salah dengan karakternya"; berikutnya ada yang mengatakan "Hanya seorang istri yang tidak memahami tugasnya yang akan membuat klaim seperti itu."

Bukan hanya di media sosial, topik perkosaan dalam perkawinan ini tampaknya juga telah memecah belah peradilan. Beberapa minggu yang lalu, pengadilan tinggi di negara bagian selatan Kerala memutuskan bahwa pemerkosaan dalam pernikahan adalah "dasar yang baik" untuk mengajukan perceraian.

"Sikap tidak bermoral suami yang mengabaikan otonomi seorang istri adalah pemerkosaan dalam perkawinan, meskipun tindakan tersebut tidak dapat dihukum, itu termasuk dalam kerangka kekejaman fisik dan mental," demikian Hakim A Muhamed Mustaque dan Kauser Edappagath mengatakan.

Keduanya menjelaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan terjadi ketika sang suami percaya bahwa ia memiliki tubuh istrinya. Mereka menambahkan, "Gagasan seperti itu tidak memiliki tempat dalam yurisprudensi sosial modern."

Hukum yang dibicarakan oleh Hakim Chandravanshi adalah bagian undang-undang hukum pidana di India. Hukum era kolonial Inggris, yang telah ada di India sejak 1860, menyebutkan beberapa "pengecualian"—situasi di mana seks bukan pemerkosaan, dan salah satunya adalah "oleh seorang pria dengan istrinya sendiri" yang bukan anak di bawah umur.

Idenya berakar pada keyakinan bahwa persetujuan untuk seks "tersirat" dalam pernikahan dan bahwa seorang istri tidak dapat menariknya kembali nanti. Akan tetapi, ini semakin banyak ditentang di seluruh dunia dan selama bertahun-tahun, lebih dari 100 negara telah melarang pemerkosaan dalam pernikahan. Inggris juga melarangnya pada 1991, dengan mengatakan "persetujuan tersirat" tidak dapat "dipertahankan secara serius" saat ini.

Namun terlepas dari kampanye panjang dan berkelanjutan untuk mengkriminalisasi kasus tersebut, India tetap berada di antara 36 negara di mana undang-undang itu tetap tidak ada dalam buku undang-undang, membuat jutaan wanita terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan.

Menurut survei yang dilakukan pemerintah India, 31 persen wanita menikah—hampir satu dari tiga—telah menghadapi kekerasan fisik, seksual dan emosional dari suami mereka.

Selama bertahun-tahun, India telah membuat beberapa kemajuan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dengan membawa undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Akan tetapi, mereka tidak melakukan apa pun tentang pemerkosaan dalam pernikahan.

Pada 1980-an, Prof Baxi adalah bagian dari sekelompok pengacara terkemuka yang telah membuat beberapa rekomendasi untuk mengubah undang-undang pemerkosaan kepada komite anggota parlemen.

"Mereka menerima semua saran kami kecuali yang melarang pemerkosaan dalam pernikahan," katanya dilansir dari BBC.

 

 

PROMOTED CONTENT