Indonesia dan Malaysia dalam Dinamika Industri Sawit di Era Kolonial

Hal terpenting adalah perusahaan-perusahaan ini meletakkan dasar bagi pertanian kelapa sawit intensif di wilayah kolonial.

Pada saat perang dunia kedua pecah pada tahun 1939, ada lebih dari 100.000 hektare perkebunan di Indonesia dan Malaysia—dengan Socfin dan Guthrie menguasai lebih dari 50% pasokan minyak sawit global.

Baca Juga: Penyebab Banjir: Beralihnya Lahan Hutan Menjadi Kebun Sawit dan Karet 

Industri minyak sawit di kawasan Sumatra dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, memburuk selama perang dunia kedua, dengan pusat perdagangan utama, seperti Singapura dan Malaka, di bawah pendudukan Jepang.

Kemunduran itu terjadi lantaran infrastruktur yang mendukung pasokan minyak sawit tersendat. Administrator kolonial meninggalkan pos mereka atau ditahan, rute perdagangan diblokir dan perkebunan menghadapi kekurangan tenaga kerja.

"Sepanjang periode ekspansi kolonial di Asia Tenggara, biaya yang ditanggung masyarakat adat dan lokal tinggi. Orang-orang mengalami pemaksaan sistem kolonial, termasuk kerja paksa dan perampasan tanah leluhur mereka," terusnya.

Ratusan ribu imigran dari Cina Selatan dan India juga dieksploitasi, diarahkan ke perkebunan milik asing di sekitar Malaysia dan Indonesia. Yang disebut "kuli" dipekerjakan melalui suatu kontrak.

"Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, itu mencerminkan kebangkitan nasionalisme," jelasnya.

The British Newspaper Archive/Alamy

Banyak bisnis milik Belanda yang diserang, seperti perkebunan karet di Palembang, Sumatera, yang bangunannya dihancurkan oleh tentara Indonesia pada tahun 1947.

Di bawah kebijakan ekonomi Presiden Sukarno yang semakin radikal, banyak perkebunan milik asing kehilangan dukungan pemerintah. Bahkan ada perusahaan asing yang menjadi sasaran serangan saat kerusuhan pasca-proklamasi kemerdekaan.

Kasus di Malaysia cukup berbeda. Setelah perang dunia kedua, Kementerian Pangan Inggris berkomitmen untuk hanya membeli pasokan minyak sawit dari Malaysia, yang mendukung pemulihan sektor minyak sawit negara itu.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, pemerintah baru Malaysia tetap mendukung investasi asing. Menggunakan minyak kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang tahun 1960-an, situasi politik yang memburuk di Afrika Barat pascakolonial menyebabkan penurunan ekspor minyak sawit, sementara industri minyak sawit Asia Tenggara terus berkembang pesat.

Setelah transisi Indonesia ke Orde Baru Suharto pada pertengahan 1960-an , pemerintah mulai mendukung penuh perusahaan asing dan investasi dalam pengembangan kelapa sawit.

Pada 1970-an, sekitar 150.000 hektar perkebunan telah dikembangkan di negara ini. Dengan investasi lebih lanjut dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, jumlah ini tumbuh menjadi 600.000 hektare pada tahun 1985.

REKOMENDASI HARI INI

Sejarah Pohon Natal: Tradisi Pagan Kuno hingga Ancaman Ekosistem