Draco, Legislator Pertama di Sejarah Yunani yang Kontroversial

Hanny Nur Fadhilah - Rabu, 16 Agustus 2023 | 08:00 WIB

Historyskills

Draco adalah legislator pertama dalam sejarah Yunani. Draco memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum dan politik kota.

Transisi menuju sistem hukum yang lebih terstruktur ini mempromosikan supremasi hukum dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan teratur.

Selain itu, perbedaan hukum Draco antara pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja merupakan kemajuan yang signifikan dalam pemikiran hukum.

Dengan memberikan berbagai tingkat hukuman tergantung pada keadaan, Kode Draconian bergerak menuju pemahaman yang lebih bernuansa tentang tanggung jawab dan niat kriminal.

Kritik dan Kontroversi

Kritik paling menonjol dari Kode Draconian adalah kerasnya hukumannya. Kematian ditentukan untuk berbagai pelanggaran, bahkan untuk pelanggaran kecil, yang dianggap tidak proporsional dan tidak adil oleh banyak orang. Keparahan ini telah banyak dikritik karena berlebihan dan kejam.

Ketentuan Kode Draconian, khususnya yang terkait dengan perbudakan utang, secara tidak proporsional memengaruhi kelas bawah masyarakat Athena.

Kode tersebut memperkuat perpecahan sosial yang ada dan berkontribusi pada keresahan lebih lanjut di antara segmen populasi yang lebih miskin.

Dengan cara yang sama, para kritikus berpendapat bahwa beratnya hukuman Kode Draconian tidak serta merta berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap perilaku kriminal.

Beberapa berpendapat bahwa hukuman yang ekstrem bahkan mungkin telah memicu lebih banyak kekerasan dan kejahatan, karena pelaku tidak akan rugi begitu mereka melakukan kejahatan dengan konsekuensi yang begitu keras.

Kode Draconian terkadang menetapkan hukuman kolektif untuk keluarga atau komunitas pelaku. Pendekatan ini telah dikritik karena tidak adil dan tidak pandang bulu, karena menghukum individu yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan tersebut.

Akhirnya, Kode Draconian telah dikritik karena kegagalannya untuk memperhitungkan kompleksitas perilaku dan keadaan manusia.

Dengan memberlakukan hukuman yang sama untuk berbagai pelanggaran, kode tersebut mengabaikan kebutuhan akan pendekatan keadilan yang lebih bernuansa dan proporsional.