Sangat Luas, Bagaimana Kekaisaran Bizantium Mengatur Wilayahnya?

Nationalgeographic.co.id—Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Bizantium memiliki wilayah sangat luas yang membentang dari Armenia di Timur hingga Calabria di barat. Kekaisaran Bizantium merupakan kekuatan abad pertengahan yang paling lama bertahan dengan ekonomi, budaya, dan militer yang kuat.

Untuk dapat mempertahankan wilayah yang sangat luas dan memiliki kekuatan untuk mengaturnya, Kekaisaran Bizantium harus memiliki sistem pemerintahan dan administratif yang hebat.

Kekaisaran Bizantium membagi wilayahnya dalam beberapa unit teritorial dan administratif, yaitu menjadi 4 prefektur, 12 keuskupan, 100 lebih provinsi dan dewan kota.

Ada empat prefektur, masing-masing diperintah oleh seorang praetorian prefect. Prefektur yang paling penting adalah Praetorian Timur, sementara prefektur lainnya memerintah Gaul, Italia dan Illyricum.

Seorang Praetorian Prefect bertanggung jawab atas semua urusan administratif, fiskal, dan peradilan di wilayahnya. Para praetorian prefect mengawasi dan memelihara pos umum, jalan, jembatan, rumah pos, dan lumbung di wilayahnya.

Prefektur dibagi lagi menjadi keuskupan dengan gubernurnya masing-masing (vicarii) dan masing-masing ke dalam provinsi administratif. Masing-masing gubernur kemudian mengawasi dewan kota atau kuria.

Kota-kota yang pernah menjadi tempat kedudukan gubernur seperti Efesus, Sardis, dan Aphrodisias, berkembang seiring dengan upaya para gubernur untuk meninggalkan monumen abadi di kota mereka dan mendukung kebudayaan di sana.

Hal ini biasanya merugikan kota-kota kecil di provinsi tersebut. Bahkan ada catatan tentang kaisar yang menegur gubernur karena membongkar monumen dan mencuri batu di kota-kota kecil untuk mempercantik ibu kota provinsi.

Sementara itu, anggota kuria biasanya adalah warga lokal yang lebih kaya atau elitE pemilik tanah (archontes). Meskipun tidak ada pemilu, masyarakat biasa dapat menyuarakan pendapatnya di acara-acara publik.

Publik dapat memuji atau mencemooh tokoh masyarakat, seperti halnya faksi massa. Di Hippodrome Konstantinopel terkadang melakukan hal yang sama terhadap kaisar.

Opini publik mungkin tidak menyebabkan pemecatan anggota dewan atau pejabat pemerintah lainnya. Namun hal ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk dipromosikan.

Itu karena kaisar dan pemerintah pusat selalu mewaspadai tanda-tanda kerusuhan publik di provinsi-provinsi tersebut. Kerusuhan kadang-kadang terjadi, dan kerusakan serta gangguan ekonomi yang diakibatkannya diharapkan dihindari.

Anggota dewan lokal bertanggung jawab atas semua layanan publik dan pengumpulan pajak di kota mereka dan wilayah sekitarnya. Namun anehnya, kekurangan apa pun harus dikompensasi oleh anggota dewan sendiri sampai kewajiban yang berat itu dihapuskan pada awal abad ke-6 M.

Kebijakan itu adalah kebijakan yang disengaja oleh para kaisar untuk memisahkan pendapatan pajak dari siapa pun yang memegang posisi kekuasaan militer. Hal itu mengurangi kemungkinan bahwa perampas kekuasaan dapat mendanai sebagian tentara yang ia perintahkan untuk melawan negara.

Pajak utama adalah pajak tanah yang disebut annona. Pajak ini dihitung berdasarkan sensus (indictio) yang dilakukan setiap 5 tahun, kemudian 15 tahun.

Dewan lokal kekaisaran Bizantium juga harus membantu layanan nasional seperti menyediakan kuda untuk sistem pos Kekaisaran Bizantium.

Dewan lokal juga dapat secara langsung mengajukan petisi kepada kaisar. Tujuannya agar terdapat rantai otoritas langsung dan tidak langsung yang melaluinya kebijakan kekaisaran diteruskan ke rakyat biasa.

Kaisar Leo VI menghapuskan dewan-dewan tersebut pada abad ke-9 M, dan tugas-tugas mereka dibagikan kembali kepada pejabat lain.

Terakhir, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan dalam praktiknya, terdapat seluruh pasukan inspektur Kekaisaran Bizantium yang secara teratur dikirim ke provinsi-provinsi.

Pada abad ke-7 M, wilayah Kekaisaran Bizantium menyusut secara signifikan dan wilayah yang tersisa menjadi semakin terancam oleh negara-negara tetangganya.

Kaisar Heraclius (memerintah 610-641 M), atau penerus langsungnya, secara permanen mengubah sistem pemerintahan pusat. Akibatnya, gubernur provinsi atau tema besar (themata) yang baru dibentuk.

Pada dasarnya, tema adalah komandan militer provinsi (strategoi) dengan tanggung jawab sipil yang bertanggung jawab langsung dan melaporkan kepada kaisar sendiri.

Oleh karena itu, sistem Prefek Praetorian dihapuskan, dan logothetes atau pejabat kecil yang sebelumnya dipandang rendah, menjadi lebih berperan dalam keberhasilan jalannya pemerintahan dan administrasi sipil.

Dengan demikian seluruh birokrasi disederhanakan dan jumlah pejabat dikurangi secara besar-besaran dengan logothetes yang paling penting adalah:

• logothetes tou stratiotikou yang bertanggung jawab atas urusan militer mulai dari pengeluaran hingga persenjataan dan perbekalan.
• Logothetes tou genikou yang bertanggung jawab atas pajak tanah dan banyak lainnya.
• Logothetes tou dromou yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri, keamanan dalam negeri, jabatan publik, perlindungan kaisar, jalan, dan upacara resmi publik.

Pada abad ke-8 M, ketika tentara dengan tema dan strategi tertentu menimbulkan ancaman terhadap posisi kaisar, tema tersebut direorganisasi menjadi unit regional yang lebih kecil untuk mengurangi kekuatan militer mereka.

Pada abad ke-11 M, sistem tema mengalami kemunduran. Hal itu karena kaisar seperti Basil II (memerintah 976-1025 M) lebih memilih mengandalkan loyalitas yang lebih besar dari pasukan pribadinya.

Para strategoi secara bertahap digantikan oleh pejabat lain dengan kekuasaan yang lebih kecil. Seperti doux atau katepano (gubernur militer) dan praitor (bertanggung jawab atas urusan fiskal dan peradilan) di Kekaisaran Bizantium.