Nationalgeographic.co.id—Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Bizantium memiliki wilayah sangat luas yang membentang dari Armenia di Timur hingga Calabria di barat. Kekaisaran Bizantium merupakan kekuatan abad pertengahan yang paling lama bertahan dengan ekonomi, budaya, dan militer yang kuat.
Untuk dapat mempertahankan wilayah yang sangat luas dan memiliki kekuatan untuk mengaturnya, Kekaisaran Bizantium harus memiliki sistem pemerintahan dan administratif yang hebat.
Kekaisaran Bizantium membagi wilayahnya dalam beberapa unit teritorial dan administratif, yaitu menjadi 4 prefektur, 12 keuskupan, 100 lebih provinsi dan dewan kota.
Ada empat prefektur, masing-masing diperintah oleh seorang praetorian prefect. Prefektur yang paling penting adalah Praetorian Timur, sementara prefektur lainnya memerintah Gaul, Italia dan Illyricum.
Seorang Praetorian Prefect bertanggung jawab atas semua urusan administratif, fiskal, dan peradilan di wilayahnya. Para praetorian prefect mengawasi dan memelihara pos umum, jalan, jembatan, rumah pos, dan lumbung di wilayahnya.
Prefektur dibagi lagi menjadi keuskupan dengan gubernurnya masing-masing (vicarii) dan masing-masing ke dalam provinsi administratif. Masing-masing gubernur kemudian mengawasi dewan kota atau kuria.
Kota-kota yang pernah menjadi tempat kedudukan gubernur seperti Efesus, Sardis, dan Aphrodisias, berkembang seiring dengan upaya para gubernur untuk meninggalkan monumen abadi di kota mereka dan mendukung kebudayaan di sana.
Hal ini biasanya merugikan kota-kota kecil di provinsi tersebut. Bahkan ada catatan tentang kaisar yang menegur gubernur karena membongkar monumen dan mencuri batu di kota-kota kecil untuk mempercantik ibu kota provinsi.
Sementara itu, anggota kuria biasanya adalah warga lokal yang lebih kaya atau elitE pemilik tanah (archontes). Meskipun tidak ada pemilu, masyarakat biasa dapat menyuarakan pendapatnya di acara-acara publik.
Publik dapat memuji atau mencemooh tokoh masyarakat, seperti halnya faksi massa. Di Hippodrome Konstantinopel terkadang melakukan hal yang sama terhadap kaisar.
Opini publik mungkin tidak menyebabkan pemecatan anggota dewan atau pejabat pemerintah lainnya. Namun hal ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk dipromosikan.
Itu karena kaisar dan pemerintah pusat selalu mewaspadai tanda-tanda kerusuhan publik di provinsi-provinsi tersebut. Kerusuhan kadang-kadang terjadi, dan kerusakan serta gangguan ekonomi yang diakibatkannya diharapkan dihindari.
| Source | : | World History Encyclopedia |
| Penulis | : | Ricky Jenihansen |
| Editor | : | Utomo Priyambodo |
KOMENTAR