Proyek karbon biru berkualitas wajib menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, khususnya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Ini berarti memastikan FPIC diimplementasikan secara tulus di berbagai komunitas dengan kebutuhan dan tingkat keterlibatan yang beragam dalam ekosistem karbon biru.
Membantu masyarakat benar-benar memahami implikasi dan potensi manfaat dari proyek karbon biru adalah fondasi untuk membangun kepercayaan, inklusivitas, dan pada akhirnya, keberlanjutan proyek jangka panjang.
Memasukkan manfaat non-karbon sebagai "manfaat inti" sejak awal pengembangan proyek akan sangat membantu mengurangi risiko bagi masyarakat. Penting juga untuk menyepakati apa yang menjadi kesepakatan minimum yang adil bagi kelompok-kelompok ini.
Permintaan terhadap proyek dan kredit karbon biru terus melonjak seiring upaya global untuk memenuhi komitmen iklim, namun sayangnya, pasokan kredit berkualitas tinggi yang terverifikasi masih sangat terbatas.
Banyak pemerintah menerima proposal proyek karbon biru dari berbagai pihak – pembeli karbon langsung, pengembang proyek, atau perusahaan teknologi. Namun, proposal-proposal ini seringkali memiliki visi yang bertentangan, terutama dalam hal kepemimpinan proyek dan pembagian manfaat bagi komunitas.
Pemanfaatan kriteria standar adalah cara efektif untuk menilai kualitas proyek. Lebih dari itu, kriteria ini harus dirancang sedemikian rupa untuk mengintegrasikan beragam pertimbangan sosial ekonomi ke dalam proses audit proyek.
Pendekatan ini akan memastikan lahirnya proyek karbon biru yang tidak hanya menghasilkan kredit berkualitas tinggi, tetapi juga menghormati hak dan kebutuhan masyarakat lokal serta mengakui keragaman yang ada di antara mereka.
Berbagai inisiatif seperti High-Quality Blue Carbon Principles and Guidance dan Practitioner’s Guide yang menyertainya telah berupaya menyediakan kerangka kerja kualitas dan perlindungan yang kuat.
Meskipun berfokus pada inisiatif kredit karbon, sumber daya ini secara eksplisit menekankan inklusivitas dan pembagian manfaat yang adil, bahkan menjadikan “Memberdayakan masyarakat” dan “Beroperasi secara lokal dan kontekstual” sebagai dua dari lima prinsip utamanya.
Beberapa standar global juga telah mengakui pentingnya komunitas lokal. Contohnya, Climate, Community and Biodiversity Standards dari Verra mencakup perlindungan pemangku kepentingan, sementara standar Plan Vivo secara spesifik mencantumkan alokasi pendapatan wajib sebesar 60% untuk masyarakat.
Baca Juga: Karbon Biru: Rahasia Besar yang Mungkin Sebaiknya Tidak Kita Ungkap?
KOMENTAR