Usaha Etnis Tionghoa Menginspirasi Gerakan Kemerdekaan Indonesia

Afkar Aristoteles Mukhaer - Kamis, 4 Februari 2021 | 14:52 WIB

Berita Film Indonesia

Ungkapan dukungan pemuda Tionghoa kepada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946.

Nationalgeographic.co.id - Awal abad ke-20 merupakan era pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan liberal. Sehingga berbagai golongan masyarakat bisa mengenyam pendidikan modern ala Eropa, dan perlahan membentuk kesadaran nasionalisme.

Sayangnya, masyarakat pada masa itu terpecah-pecah berdasarkan penggolongan warna kulit melalui Regerings Reglement [UU Koloni] 1854. Kebijakan itu seolah membuat tembok pemisah golongan Eropa, Timur Jauh (Tionghoa, Arab, dan India), dan bumiputera, yang berangsur-angsur hingga kini.

Kebijakan itu membuat etnis Tionghoa menjadi minoritas perantara antara pemerintah kulit putih dengan bumiputera untuk mengurusi perekonomian. Posisi ini menjadikan mereka sangat rentan saat ada pertikaian, lemah dalam posisi, dan kerap menjadi kambing hitam. Mereka hanya bisa memohon perlindungan pada kelompok dominan.

Etnis Tionghoa di Hindia Belanda sendiri terfasilitasi dengan baik, dan menjadikan mereka sebagai golongan bergengsi. Didi Kwartanada pegiat budaya Tionghoa menganggap fasilitas itu sebagai upaya meninabobokan Tionghoa oleh pemerintah. Bahkan pemerintah menyediakan sekolah khusus bagi Tionghoa.

“Ini juga muncul sekolahnya karena adanya sekolah Tionghoa berbahasa Inggris di Singapura. Belanda menjadi khawatir kalau Tionghoa nanti-nanti malah pro-Inggris,” terangnya pada webinar Kelas Sejarah dan Budaya Tionghoa yang diadakan Merdeka Belajar.

Karena kemudahannya mengakses pendidikan dan melihat perkembangan di Tiongkok, banyak pemuda Tionghoa yang kemudian sadar akan kondisi mereka. Sehingga di masa pergerakan nasional muncul kelompok Tiong Hoa Hwee Koan (THKK) pada 17 Maret 1900. THKK kemudian menjadi inspirasi berdirinya kelompok lainnya, Boedi Oetomo.

"[THKK] menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat bumiputera, [...] telah menggugah kaum terpelajar Jawa untuk berdaya upaya mempersatukan diri mereka," ucap Wahidin Soedirohoesodo, tokoh Boedi Oetomo, dikutip Didi.

Gebrakan yang dilakukan Tionghoa juga memicu orang Arab—khususnya Hadhrami—untuk bersatu menentukan arahan politik dan identitas mereka. Menurut Huub de Jonge dalam Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950), orang Hadhrami terpecah-pecah antara golongan sayid dengan syarif, dan golongan yang menganggap Hindia Timur dan Hadhramaut sebagai tanah air. Selanjutnya berkembang dengan membuat Sarekat Islam dan Persatuan Arab Indonesia (PAI).

Didi juga menyebut pengaruh ini tak hanya berdampak dari sisi etnis, tetapi juga gender. Raden Ajeng Kartini yang berkomunikasi dengan masyarakat golongan lain dan mendapat informasi seputar dunia internasional mengamininya. Terbukti dalam Letters of a Javanese Princess by Raden Adjeng Kartini, sebuah kompilasi surat Kartini yang tak pernah terbit di Indonesia:

“Ingin benar saya berkenalan dengan anak-anak Cina yang berani itu! Ingin sekali saya hendak tahu pikiran, cita-cita dan perasaan mereka, jiwa mereka!” tulis Kartini pada 17 Juni 1902 untuk temannya di Belanda. “Selamanya saya ingin mempunyai teman Cina! Saya ingin benar hendak mengetahui hidup kejiwaan anak perempuan Cina semacam itu! Pasti banyak keindahannya!”

Meski memiliki gebrakan, bukan berarti etnis Tionghoa satu suara untuk mendukung nasionalisme dan kemerdekaan. Hampir sama dengan permasalahan timur asing Arab, etnis Tionghoa juga terpecah dalam kelompok politis.

Didi menyebut setidaknya ada tiga kelompok pergerakan besar Tionghoa, yakni Aliran Sin Po, Chung Hua Hui (CHH), dan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Aliran Sin Po merupakan kelompok yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia, tetapi menganggap Tiongkok daratan sebagai tanah airnya. Kemudian CHH, merupakan kelompok muda kapitalis yang mendukung Ratu Belanda.

“Yang terakhir ini, PTI. Mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan menganggap Indonesia sebagai tanah air. Tapi ironisnya tidak cuma dimusuhi sesama Tionghoa, tetapi ditolak juga sebagai kalangan pergerakan nasional,” ujar Didi.

Meski ada sekat dalam pergerakkan yang membuat kecewa beberapa tokoh pergerakan, nyatanya tidak membuatnya apatis. Kebencian terhadap kelompok pergerakan Tionghoa seperti PTI, Didi menyebut, melahirkan “para pelompat tembok rasial”.

Kelompok pemuda Tionghoa yang sadar akan Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersatu bersama kalangan lain, lalu turut serta dalam Sumpah Pemuda 1928. Beberapa tokoh di antaranya adalah Kwee Thiam Hong (Daud Budiman), Oey Kang Siang, John Liauw Tjoan Hok, dan Tjio Djin Kwie. Sejumlah nama ini pun tercatat di Museum Sumpah Pemuda.

Akibat keberadaannya tak diterima banyak kalangan dan demi mendapatkan identitas sebagai orang Indonesia, PTI sendiri berdiri pada 25 September 1932 di Surabaya. Didirikan oleh Liem Koen Hian dan Kwee Thiam Tjing. Kata “Indonesia” sengaja dicantumkan sebagai idealisme mereka.

“Jikalau peranakan Tionghoa yang mendengar suara hatinya mau melekatkan nasibnya bersama-sama orang Indonesia pada tanah Indonesia ini, ia pun mesti dianggap orang Indonesia sejati,” terang Liem Koen Hian dalam wawancara yang dipublikasikan Mata Hari edisi 8 September 1934.

Keresahan idealisme ini pun membuat Liem Koen Hian bersahabat dengan Abdul Rahman Baswedan yang mendirikan PAI pada 1934. Mereka sempat bekerja sama di koran Sin Tit Po, dan mengampanyekan nasionalisme melalui media itu.

Meski sudah mendapatkan jabatan di Volksraad, PTI mempunyai konflik internal yang mengakibatkan mereka bubar pada 1939. Bubarnya partai ini bukan berarti jalan buntu memperjuangkan etnis Tionghoa demi kemerdekaan dan identitasnya sebagai orang Indonesia.

Sejumlah tokoh pun memilih melebur dengan partai-partai pendukung kemerdekaan lainnya seperti PKI, PNI, dan Gerindo (Gerakan Indonesia Raya). Dengan harapan, agar identitas dari segi etnis dapat diterima lewat peleburan golongan.

Liem Koen Hian sendiri memilih Gerindo sebagai jalannya, dan disambut baik oleh ketua umum Amir Syarifuddin. Didi mengungkap bahwa partai ini bersifat inklusif bagi etnis manapun.

“Makin banyak kaum peranakan yang ingin bergabung dengan gerakan nasionalis Indonesia, dan karenanya untuk mereka pintu harus dibuka,” ungkap Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Didi.