Setelah memilih 25 kota/kabupaten untuk mengembangkan Smart City pada 2017 lalu, diharapkan pada 2018, jumlahnya bisa bertambah. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menargetkan 75 kota/kabupaten lagi untuk mengembangkan “kota cerdas” di daerahnya masing-masing melalui Gerakan Menuju 100 Smart City.
Menurut Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, program smart city merupakan kesempatan untuk melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Smart city adalah suatu konsep utuh bagaimana melayani masyarakat dan mengelola sumber daya yang ada dengan lebih baik . Itu adalah orientasinya. Dan yang paling penting, beranikah kita mendelegasikan kekuasaan? Karena nantinya dengan smart city, segala sesuatunya sudah terpampang. Jadi, misalnya kalau kita mengurus surat izin, ya pernyataannya sudah ada. Tidak lagi membutuhkan waktu lama. Dengan memenuhi semua persyaratan, sudah bisa terlayani,” papar Semuel.
Meski inisiatif terkait smart city sudah banyak, namun harus diakui, masih ada ketimpangan antar daerah. Programnya belum merata di seluruh Indonesia.
Di 2018 mendatang, pemerintah berharap Indonesia bisa memiliki 100 smart city. Angka ini sebenarnya masih jauh dari total kota/kabupaten di Indonesia yang berjumlah 514.
“Oleh sebab itu, melalui gerakan ini, pemerintah ingin menginspirasi pemimpin daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memajukan wilayahnya. Tentunya dengan memperhitungkan tantangan maupun potensi setiap daerah,” kata Semuel.
Memudahkan masyarakat
Daerah yang terpilih untuk mengikuti program smart city, nantinya akan dibantu untuk membuat masterplan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu, setiap daerah juga dibantu untuk merencanakan minimal satu program percepatan (quick win) yang bisa diinterpretasikan dalam tahun yang berjalan.
(Baca juga: Pemimpin Cerdas Gunakan Teknologi Dalam Mengelola Kota)
Beberapa contoh inovasi yang diajukan melalui gerakan menuju smart city antara lain program Cirebon Lengko yang memudahkan warga mengecek ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit, Gresik dengan gerakan memperkenalkan potensi pariwisata dan kulinernya, juga Sidoarjo dengan aplikasi SIAP Tarik (Sistem Antrian Puskesmas Tarik) yang memungkinkan masyarakat untuk melihat antrean di Puskesmas tanpa perlu datang terlebih dahulu ke lokasi.
“Melalui contoh aplikasi di atas itulah sebenarnya daerah mampu memberikan layanan terbaik dan memudahkan rakyatnya,” kata Semuel.
Sinergi pemerintah dengan swasta
Pria yang kerap disapa Semmy ini menambahkan, membangun kota cerdas bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tapi juga swasta.
| Penulis | : | |
| Editor | : | dian prawitasari |
KOMENTAR