Pengadilan Heian muncul sebagai pusat politik Jepang. Terlepas dari status simbolis kaisar sebagai penguasa tertinggi, kekuatan politik yang nyata sering kali berada di tangan aristokrasi istana.
Keluarga kekaisaran terus memegang otoritas agama dan seremonial yang signifikan. Di antara keluarga bangsawan, klan Fujiwara menonjol karena kendali mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya atas istana Heian.
Mereka memantapkan kekuasaan mereka melalui pernikahan strategis dengan keluarga kekaisaran, menciptakan sebuah sistem di mana kaisar seringkali masih di bawah umur dan patriark Fujiwara menjabat sebagai wali, menjalankan kekuasaan politik yang cukup besar.
Pola ini mengarah ke era yang dikenal sebagai "pemerintahan para bupati", di mana klan Fujiwara mendominasi politik Jepang selama lebih dari dua abad.
Perubahan Ekonomi dan Sosial
Periode Heian awal melihat kelanjutan dari sistem Ritsuryō, struktur hukum dan administrasi yang sangat dipengaruhi oleh model Dinati Tang Tiongkok.
Dalam kerangka ini, model perpajakan yang rumit dijalankan, dengan pajak sering dibayar dalam bentuk barang melalui beras, kain, dan jasa tenaga kerja.
Namun, seiring berjalannya waktu, sistem tersebut menjadi semakin kompleks dan kurang efektif, terutama di provinsi-provinsi yang lebih terpencil.
Konsolidasi ini mengarah pada pengembangan sistem shōen, di mana perkebunan besar dibebaskan dari pajak dan campur tangan pemerintah pusat, seringkali dengan imbalan perlindungan atau layanan.
Saat perkebunan ini berkembang, mereka memelihara kelas baru prajurit atau samurai. Prajurit ini memberikan keamanan lokal, mengelola tanah, dan menjaga ketertiban. Secara bertahap memantapkan diri mereka sebagai pemegang kekuasaan yang berpengaruh dalam lanskap sosial-ekonomi Jepang.
Dalam hal struktur sosial, masyarakat Heian sangat terstratifikasi. Di puncak adalah keluarga kekaisaran dan bangsawan istana, termasuk klan Fujiwara, yang menikmati kekuasaan dan hak istimewa yang luar biasa.
Kelas atas ini diikuti oleh pejabat menengah dan elit provinsi setempat, sedangkan rakyat jelata dan budak merupakan lapisan bawah.
| Penulis | : | Hanny Nur Fadhilah |
| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |
KOMENTAR