Pemprov DKI Dinilai Lamban Respons Masalah Polusi, Walhi Beri Solusi

Nationalgeographic.co.id - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) merilis sebuah data yang menunjukan penyumbang particulate matter (PM) 10 -partikel kecil udara yang mampu menembus saluran pernapasan- terbesar di Jakarta adalah kendaraan bermotor, sebesar 47%.

Kecurigaan sebab polusi Jakarta pun mengarah pada penggunaan kendaraan, terutama kendaraan pribadi yang semakin tidak terkontrol.

Kota-kota besar di dunia yang masuk dalam jajaran kualitas terburuk sedunia harus bergulat dengan pencemaran udara yang berasal dari knalpot kendaraan, limbah industri dan pembakaran sampah.

Airvisual mencatat Jakarta pernah raih juara pertama polusi terburuk sedunia setelah Dubai, Krasnoyarsk, Tehran, dan Kuwait.

Warga mulai gerah dan geram melihat polusi Jakarta tidak kunjung membaik, oleh karena itu sejumlah warga, aktivis lingkungan hidup, dan lembaga hukum mengajukan tuntutan melalui PN Jakarta Pusat, pada 4 Juli 2019.

Baca Juga: Anies Keluarkan Instruksi untuk Atasi Masalah Polusi di Jakarta, Ini 5 Hal Pentingnya

Mereka menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang memburuk. 

Melansir dari Kompas.com, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pun menilai Pemprov DKI lamban atasi polusi.

"Kebijakannya jelas masih lamban dan respons yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta cenderung tidak signifikan," kata Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi saat dihubungi Antaranews di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Ia menilai Pemprov DKI Jakarta belum mengukur atau menyasar sumber-sumber utama penyebab polusi udara di Ibu Kota.

Padahal, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat saling berkoordinasi termasuk memanggil kepala daerah yang wilayahnya turut menjadi sumber pencemar udara.

Baca Juga: Tunjukkan Hasil yang Berbeda, Data Mana yang Kita Bisa Jadikan Patokan untuk Polusi Udara Jakarta?

Sebagai contoh, kata dia, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak industri dan emisinya menyebar hingga ke DKI Jakarta.

Walhi secara umum menilai pemerintah belum memiliki tindakan nyata dalam menangani polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Bahkan pemerintah seakan-akan melakukan pembiaran sehingga warga menghirup udara kotor.

"Pembiaran tersebut dibuktikan dengan salah satu contoh yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh informasi terkait kondisi udara di Ibu Kota," ujar dia.

Tubagus melihat persoalan tersebut juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan alat pemantau kualitas udara di Jakarta.

Ia menjelaskan, selain keterbatasan tersebut, pemerintah juga tidak melakukan upaya atau reaksi cepat dalam memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari udara kotor.

Terkait solusi, Walhi menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan industri secara rutin serta menindak tegas pihak-pihak terkait yang terbukti melanggar izin lingkungan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Walhi Nilai Pemprov Lamban Atasi Polusi di Jakarta". Penulis: Irfan Maullana.