Identitas yang Punah

Siang itu 24 April 2011. Matahari yang begitu perkasa di langit agak sukar terlihat di Gang Taruna yang sempit, di Kawasan Mangga Dua, Jakarta Barat. Deretan rumah yang rapat membuat atap-atap seng yang berkarat dan genteng ta­nah yang kusam bertumbukan. Di tengah aro­ma tidak sedap karena hawa lembap dan pengap, Kasiro, perempuan gemuk yang keluarganya sudah turun-temurun tinggal di sana mengenang gang kelahirannya itu.
!break!

“Hanya di makam Souw Beng Kong ini kami dapat melihat matahari,” ujarnya. Makam Souw Beng Kong yang disebutkan Kasiro ada­lah tempat jenazah kapiten China pertama di Batavia itu disemayamkan untuk terakhir kali­nya pada 1644. Perlahan-lahan, nama ka­wasan itu pun dikenal sebagai Gang Souw Beng Kong. Seiring berjalannya waktu, dan de­sakan pertumbuhan populasi yang memicu peningkatan kebutuhan permukiman warga, kawasan makam bersejarah itu pun terkubur oleh tiga rumah yang berdiri di atasnya. Sayangnya, bukan hanya makam yang terkubur. Menurut penuturan beberapa warga, termasuk Kasiro, sekitar 30 tahun lalu pemerintah Orde Baru memangkas sejarah tempat itu dengan mengganti namanya menjadi Gang Taruna, yang masih berlaku hingga kini.

Lima tahun lalu, makam Souw Beng Kong diselamatkan atas permintaan sejumlah war­ga keturunan China dari Yayasan Souw Beng Kong. Mereka membayar ganti rugi tanah dan membongkar tiga rumah yang berdiri di atas makam tersebut, dan membuat kawasan pekuburan itu menjadi tempat Kasiro dan ratusan warga yang mendiami daerah itu “mencari matahari”.
“Kami tidak tahu siapa Souw Beng Kong.Te­tapi berpuluh tahun kami memakai namanya untuk menyebut lingkungan di sini. Dan nama itu masih tetap lebih akrab bagi kami ketimbang Gang Taruna,” ujar Kasiro.

PERGANTIAN nama-nama tempat di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme. Jakarta adalah kota yang benar-benar meng­alami 350 tahun penjajahan. Sebagai daerah yang segera ditetapkan menjadi Ibu Kota Re­publik Indonesia tak lama setelah Proklamasi 1945, tindakan pertama yang dilaku­kan rakyat seiring memanasnya api revo­lusi saat itu adalah mengganti na­ma-nama yang dianggap tercemar darah kolo­nialisme Belanda dengan identitas yang lebih “meng-Indonesia”.
!break!

Pembersihan pertama dimulai dari pucuk ke­­kuasaan tertinggi: Koningin Wilhelminalaan dan Koningin Emmalaan serta Prinses Juliana­laan menjadi Jalan Slamet Riyadi; Willems­laan dinamai Jl. Perwira; Koningsplein menjadi Jl. Medan Merdeka.

Selanjutnya giliran para gubernur jenderal. Boths­traat yang mengingatkan kepada Gu­ber­nur Jenderal pertama Pieter Both (1610-1614) dirombak menjadi Jl. Manggarai Utara III. Specxstraat yang mengarah pada Gu­ber­nur Jenderal Jaques Specx (1629-1632) diubah menjadi Jl. Manggarai Utara VI. Maetsuijckerstraat yang merujuk pada Gu­bernur Jenderal Maetsuijcker (1653-1678) yang pemarah dan pembenci kaum Pribumi diganti menjadi Jl. Bukit Duri Utara. Maarschalklaan yang mengacu pada gelar Gubernur Jenderal H. W. Daendels yang dengan perintah keras membuat Jalan Raya Pos sehingga tumbuh kota-kota di Jawa dihapus menjadi Jl. Mang­garai Utara I. Nasib yang sama dialami Reijnstraat, Imhoffstraat, Brouwerstraat, Riemsdijkstraat, Altingstraat, Van Diemenstraat, Reaalstraat, dan Speelmanstraat.

Selesai dengan para gubernur jenderalnya, penghapusan beralih pada VOC. Compag­nieweg yang merujuk kepada VOC diubah jadi Jl. Mangga Besar VI. Kampung Cipinang Jembatan Kompeni pun dicuci habis. Tidak cukup hanya kata Kompeni yang dibersihkan, tetapi juga jembatan dan bahkan Cipinang-nya menjadi Jl. Bekasi Timur. Heerenweg yang merujuk pada Heeren XVII atau para tuan penguasa VOC di Belanda dirombak menjadi Jl. Lodan Raya. Tak itu saja, Kasteelweg yang mengacu kepada kota benteng Batavia diganti menjadi Jl. Tongkol. Benteng pertahanan Hindia Belanda yang diabadikan dalam nama Defensielijn van den Bosch dibongkar jadi Jl. Bungur Besar.

Semangat balas dendam pada sosok Guber­nur Jenderal J. P. Coen (1619-1623 dan 1627-1629) yang dianggap pendiri Batavia dan peletak dasar negara koloni Belanda di Indo­nesia pun segera terasa. Nama jalan Jan Pieter­zoon Coenweg diganti dengan nama musuh bebuyutannya, Sultan Agung. Upaya membawa tokoh-tokoh yang berhadapan dalam sejarah itu juga terlihat pada Van Heutszboulevard dan Van Heutszplein yang diganti menjadi Jl. Teuku Umar serta Jl. Tjut Meutia, sosok yang merupakan lawannya dalam Perang Aceh.
!break!

Saat itu pula Regentesselaan sebagai simbol penting pangrehpraja dalam sejarah kolonial yang tecermin di jalan-jalan kota Batavia—di mana para bupati biasa menghadap gubernur jenderal—segera diganti menjadi Jl. Rasamala.

Bahkan, Thamrin Mochammad Tabrie, pangreh­praja yang juga ayah pahlawan besar Jakarta, M. H. Thamrin, pun ikut mencecap peng­gusuran nama. Gang Wedana yang me­ngacu pada jabatan Thamrin sebagai Wedana Distrik Betawi dirombak menjadi Jl. Taman Sari II. Padahal, Wedana Thamrin dikenal dekat dan memerhatikan rakyat. Selain itu, nama-nama yang mewakili geografi Belanda juga kena pembersihan, seperti Amsterdamstraat jadi Jl. Nelayan Timur atau Utrechtschestraat beralih ke Jl. Kopi. Sebagai pamungkas, Oranjelaan dan Oranjeplein yang mengacu pada Negeri Belanda diganti dengan Jl. Diponegoro.

Diponegoro mungkin senang karena meng­gantikan nama yang “besar”. Tetapi alangkah celaka Sultan Iskandar Muda yang harus menerima namanya digunakan sebagai pengganti daerah Velbak di Kebayoran Lama yang mengacu kepada vuilnisbak atau tempat pembuangan sampah. Meski saat ini warga masih kerap menyebut kawasan tersebut sebagai Velbak, hanya di Jakarta saja seorang raja yang agung rela “bertakhta di tempat sampah”.

JIKA penyair tenar Inggris William Shakes­peare mempertanyakan apalah arti sebuah nama, bagaimana dengan perubahan nama-nama tempat di Jakarta—atau mungkin di tempat-tempat lain di seluruh dunia? Dalam hal semangat revolusi, bukankah wajar jika rasa sakit dan pedih penjajahan dilampiaskan dengan memberangus memori tentangnya?
!break!

“Jajahan Belanda terbentang dari Afrika Selatan sampai Desima di Jepang, dan Jakarta adalah ibu kotanya. Ragam kebudayaan pun bertemu dan segera menarik perhatian para peneliti. Banyak nama peneliti menjadi be­sar karena Batavia, seperti juga nama Batavia menjadi sohor karena mereka,” ujar Rachmat Ruchiyat, penulis buku Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta. Menurut Rachmat, menyedihkan bahkan merugikan jika kenangan atas mereka digebah dari Jakarta. “Itu menunjukkan lemah­nya minat dan perhatian Jakarta kepada budaya serta ilmu pengetahuan,” keluh Rachmat.

Apa yang dikeluhkan Rachmat sukar di­bantah, sebab dengan mudah dapat dideteksi betapa jarang nama-nama tokoh budaya dan ilmu pengetahuan diekspresikan dalam nama-nama jalan di Jakarta. Meski ada Jl. Dr Soepomo dan Jl. Prof. Dr. Latumeten, itu menampakkan bahwa Jakarta tidak punya tradisi budaya ke­ilmuan yang panjang. Padahal, dulu pernah hidup Johann Moritz Mohr, ahli astronomi yang membangun obser­vatorium bintangnya di Batavia pada 1750.

Pada zamannya, observatorium itu tidak saja sangat maju, tetapi juga menandakan gairah ilmu pengetahuan di Batavia yang tidak kalah dengan kota-kota pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Sebab itu, Kompeni mengabadikan observatorium Mohr sebagai nama jalan, yaitu Torenlaan. Penduduk Betawi menyebutnya Gang Torong, mengacu pada pengucapan yang keliru dari kata toren atau menara observa­torium Mohr. Kini, dua gang itu diganti men­jadi Jl. Kemurnian, di kawasan Glodok.

Jangan lupa Hollelaan yang mengacu kepada K. F. Holle, ahli sejarah Sunda penyelamat dan pembuat salinan peta Ciela. Peta yang ditemukan pada 1858 di sebelah selatan Garut itu, dan diperkirakan dibuat pada 1560 adalah peta tertua di Jawa yang menyebutkan nama Nusa Kalapa, tempat yang kemudian menjadi Jakarta sekarang. Akan tetapi, jasa Holle yang menunjukkan cikal bakal Jakarta pun tak men­jamin kelanggengan Hollelaan yang pada akhir­nya diubah menjadi Jl. Haji Agus Salim, di daerah Sabang, Jakarta Pusat. Ironisnya, hampir bersamaan dengan lenyapnya Hollelaan, salinan peta Ciela buatan Holle yang tersimpan di Museum Sejarah Jakarta pun ikut hilang.
!break!

Di dekat rumah seorang jenderal pah­la­­wan revolusi yang dijadikan museum oleh pemerintah Orde Baru melintang Jl. Latuharhari. Dahulu nama jalan itu adalah Breen­weg, sebuah penghormatan kepada H. van Breen. Breen adalah sosok yang meng­inspirasi M. H. Thamrin, terutama dalam meng­atasi banjir yang menjadi salah satu masalah paling tua dan musuh terbesar Batavia. Saking sukarnya menanggulangi banjir di Bata­via sampai-sampai terdapat Kampung Aer dan Kampung Kebanjiran. Meskipun nama kampung itu sekarang sudah hilang tetapi banjirnya tetap saja ada. Derita rakyat korban banjir di kampung itu dulu menginspirasi Breen dan Thamrin untuk tidak menerima banjir sebagai takdir yang tidak bisa dilawan.

Atas ide Breen pada 1917, Thamrin meng­golkan proyek kanal banjir raksasa di barat Batavia. Ironisnya—apalagi mengingat ide kanal banjir Breen sekarang tengah direalisasikan—semua jasa itu tidak serta merta meloloskan nama jalan Breenweg dari pemberangusan.

banyak warga jakarta—warga Betawi asli sekalipun—mungkin tak mudah memahami tentang apa yang disebut ahli antropologi bu­da­ya Peter J. M. Nas dari Leiden University se­bagai “ekologi simbolis”, teori tentang ling­kungan hunian dengan segala macam me­dium yang dianggap sebagai pembawa simbolnya. Nama tempat adalah salah satu contohnya.

Nas—yang sudah lebih dari 30 tahun mem­pelajari Jakarta—membuat tiga kategori penting untuk melihat bagaimana sebuah kota memper­tahankan kenangan: kolektif, historis, dan budaya. Kenangan kolektif berisi kenangan yang berkaitan dengan seseorang, sekelompok atau sesuatu lembaga yang telah hadir dan ber­aktivitas di tempat tertentu yang dipakai sebagai nama kampung, jalan, atau gang. Namun, yang menarik tentang Jakarta adalah sejarahnya dipenuhi peristiwa di mana pada masa-masa tertentu kenangan kolektif dianggap perlu dihapus sama sekali.
!break!

Perasaan ini oleh Nas disebut sebagai ke­nangan historis, sesuatu yang menandai atau menyimbolkan sesuatu—orang atau pe­ristiwa—dari masa kolonial yang mem­punyai arti penting dalam sejarah nasional atau inter­nasional. Sebagian orang ingin meng­abadikannya, sebagiannya lagi ingin meng­enyahkannya selama-lamanya.

Kehilangan kenangan historis yang besar di­rasakan Sangkot Marzuki, ilmuwan sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. “Jakarta pernah ‘punya’ ilmuwan kaliber dunia, bahkan meraih Nobel. Tetapi nama-nama mereka dihilangkan,” tuturnya. Dalam hal ini, Jakarta tertinggal dari Bandung “yang mempertahankan nama-nama jalan seperti Pas­teur, Ehrlich, Otten, Marconi, Westhoff, atau Junghuhn,” ungkap Sangkot.

Ironisnya, Sangkot menambahkan, Eijkman sebagai nama jalan masih awet di Bandung, sementara di Jakarta Eijkmanlaan malah diubah menjadi Jl. Kimia. Begitu juga Eijkmanpark yang entah ke mana. “Tindakan itu bukan saja menghapus kenangan pencapaian dan sumbangan Hindia Belanda yang penting kepada dunia, tetapi juga sumber inspirasi serta kesempatan untuk melihat per­­gaulan yang demokratis antara ilmuwan Indo­nesia dan Belanda dalam sejarah kolonial.”

Sosok ilmuwan penting yang juga mesti rela dilupakan adalah dr. W. Bosch, pemimpin dinas kesehatan Hindia Belanda yang pada 1853 mem­prakarsai penerbitan majalah kedokteran yang sangat berwibawa, Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie. Pada pertengahan abad ke-19, Bosch memprakarsai vaksinasi cacar terhadap lebih dari satu juta orang. Untuk tindakan heroiknya itu, nama Bosch diabadikan menjadi nama jalan, Boschweg, di daerah Petojo, Jakarta Pu­sat. Sayang­nya, nama ini pun diganti jadi Jl. Balikpapan I.
!break!

Batavia pernah punya reputasi sebagai kota paling tidak sehat di dunia pada pertengahan abad ke-18. Bahkan, orang-orang Eropa yang datang sudah bisa mengendus dan merasa ke­takutan oleh berbagai penyakit tropis. Sebab itu, kesehatan dalam pikiran mereka sangat ber­harga dan termanifestasikan dalam banyak nama jalan. Selain dokter-dokter kaliber dunia, masih tercatat sejumlah dokter biasa dan sesuatu yang berkait dengan dunia medis. Sebut saja Dokter van Breemenweg, Dokter Krediet­weg dan Dokter Ouwehandweg yang sekarang dipukul rata semua dengan satu nama Jl. Kesehatan 8, 9, dan 3. Lantas ada Gang Dokter yang menjadi Jl. Petojo Binatu 4; Hospitalweg berubah jadi Jl. Abdurachman Saleh Raya; Gang Obat berganti Jl. Kenari I.

Namun, yang agak mengejutkan adalah di­ganti­nya Stoviaweg menjadi Jl. Kweni. Padahal, nama itu merujuk pada STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen), sekolah dokter bumiputera yang sangat penting, bukan saja terkait sejarah kedokteran di Jawa tetapi dengan awal kemunculan elite modern dan nasionalisme Indonesia.

Operasi penghapusan kenangan di Ibu Kota kian menghebat saat Orde Baru bangkit serta pada masa-masa setelah kejatuhannya. Elite politik yang bersekutu dengan pemodal ja­di aktor utama yang membuat pergantian na­ma tempat di Jakarta jadi begitu mudah. Be­lum surut benar kebencian kepada Belanda di masa Sukarno, sudah menyusul kebencian kepada komunis dan China pada masa Orde Baru. Pemerintah menganggap semua yang meng­ekspresikan China seperti hantu jahat ber­bahaya. Warga keturunan Tionghoa harus mengganti nama diri mereka dengan nama-nama Pribumi. Kampung, jalan, dan gang yang mengekspresikan kecinaan pun harus disapu.

Penyapuan dimulai dari Gang Tiongkok di dekat SMAN 2 Jakarta Barat, lantas Kampung Klenteng menjadi Jl. Keadilan Raya, Kampung Toapekong diubah Jl. Tanjung Duren, Gang Toapekong diganti Jl. Pintu Besi I, dan banyak yang lainnya.

Gaya “menghina” diperlihatkan dalam peng­­hapusan Gang Souw Beng Kong yang di­ganti Gang Taruna, merujuk kepada calon ten­tara. Padahal, Souw Beng Kong adalah se­orang Capiteijn der Chineezen pertama. Pada namanya ada sesuatu yang mampu meng­ingatkan—seperti disimpulkan banyak peneliti—cikal bakal Jakarta.

Souw Beng Kong yang lahir di Fujian pada 1580 mengelola perkebunan kelapa yang di se­belah barat Ciliwung yang kepemilikannya di­sahkan pada 1620, dengan syarat harus me­masok tuak secara teratur ke meja tuan-tuan Kompeni. Daerah itu kemudian terkenal sebagai Petuakan, suatu kampung di daerah Jem­batan Lima yang sekarang namanya sudah lenyap dari atas peta, namun masih hidup di benak sebagian penduduk daerah itu.
!break!

Penghapusan kenangan berbumbu ejekan itu berakar jauh saat politik ekspansi Islam yang bersekutu dengan kekuatan ekonomi per­niagaan bandar abad ke-16 mengirim Fatahillah menaklukkan Sunda Kalapa. Fatahillah adalah sosok yang mengubah nama kota taklukannya menjadi Jayakarta.

Dalam skala lebih kecil, langkah Fatahillah itu diikuti juga oleh pejabat kota Jakarta se­telah merdeka. Jl. Palem di Menteng disulap jadi Jl. Suwirjo yang mengacu kepada nama wali­kota Jakarta pertama yang dilantik pada 29 September 1945. Alasannya karena walikota ini saat menjabat tinggal di Jl. Palem. Begitu juga nama Jl. Serang yang diganti menjadi Jl. Syamsurizal berdasarkan nama walikota Jakarta kedua, Sjamsurizal, meski dia sebetulnya tidak tinggal tepat di Jl. Serang. Setelah itu, tidak ada lagi gubernur Jakarta yang diabadikan namanya sebagai nama jalan.

Sejarah juga mencatat bagaimana penguasa dan pemodal bisa begitu leluasa mengganti nama tempat. Nama “Jakarta” sendiri adalah saksinya. Coen, yang menjadi pelaksana pe­naklukan Jayakarta terlibat perdebatan keras dengan Heeren XVII yang menjadi pemodalnya tentang nama yang paling pas untuk kota taklukan itu. Lantaran sibuk berdebat, selama jangka waktu yang lama kota baru Belanda itu tetap disebut mengikuti nama aslinya, Jacatra atau Iac[c]atra dan variasi-variasi lainnya dari Jayakarta. Perdebatan pun dimenangkan Heeren XVII yang resmi menamakan Batavia sebagai nama pengganti Jayakarta.

“Daerah-daerah yang sudah memiliki nama sebelum Batavia berdiri tetap dipertahankan Kompeni. Sebab itu, dalam catatan-catatan masa awal Batavia dan peta-petanya masih ada Anke atau Kali Angke, Sontaarsweg yang sekarang di dekat kali Sunter, kali Angiol alias Ancol sekarang, dan Pabeyan yang pernah disebut oleh Bujangga Manik, Pangeran Sunda yang pada abad ke-15 melakukan perjalanan Jawa-Bali,” Rachmat memaparkan.

Tradisi menggunakan nama-nama asli ber­langsung terus sampai akhir masa penjajahan. Peta Batavia terakhir, dibuat sebelum Perang Dunia II, masih mengandung banyak nama lokal ketimbang nama Belanda. Ini ter­jadi kebanyakan bukan karena kesadaran meng­hormati masyarakat setempat, melainkan lebih karena Belanda tidak mau “mengeluarkan ongkos” akibat per­ubahan nama itu. Oleh banyak sejarawan, hal itu dianggap menjadi pe­­­nyebab bahasa Belanda tidak pernah bisa menjadi bahasa pergaulan di Hindia Belanda. Se­lain itu, Belanda juga membiarkan warga Pribumi “memelesetkan” nama yang lebih dulu diberikan Belanda seperti toren yang menjadi Torong pada kasus Torenlaan.
!break!

Model “penerjemahan bebas” itu adalah sa­lah satu contoh dari yang disebut Nas se­ba­gai kenangan budaya, sesuatu yang me­ngacu kepada semua unsur yang dihargai rak­­yat sehubungan dengan diri dan lingkungan mereka. Inilah nama-nama kampung, jalan, dan gang yang sudah tidak tertera lagi di peta dan dicabut plang nama­nya karena sudah mendapat nama baru. Meski begitu, beberapa nama masih hidup dan dipakai sebagai identitas yang akrab bagi penghuninya.

Sebab itu, jangan kaget jika sampai sekarang masih banyak yang tetap menyebut Mester ke­timbang Jatinegara karena masyarakat rupanya begitu terpesona akan kebaikan meester atau guru Cornelis yang pada 1661 menjadi pemilik tanah daerah itu dan mendirikan sekolah per­tama untuk anak-anak Pribumi di Batavia pada 1632. Warga juga lebih senang menyebut Jl. Suryapranoto dengan nama lamanya, Jaga Monyet, karena terkesan oleh kelucuan bagai­mana para tentara penjaga benteng yang didirikan pada 1668 itu tidak mempunyai pe­kerjaan selain menjaga monyet yang bermain di pohon-pohon besar di sekitar pos mereka.

Di sisi yang berseberangan, ada juga be­be­rapa nama yang sangat ingin dilupakan atau dikenang dengan penuh perasaan malu se­kaligus takut oleh penghuninya. Seperti yang dialami Sapi’i, warga Jl. Kemuliaan, jalan yang dulunya bernama Gang Madat. “Maaf, istri dan anak-anak saya jadi agak menyulitkan begitu tahu ada yang bertanya-tanya soal Gang Madat. Dulu memang banyak rumah pemadatan di sini,” kenang lelaki yang tinggal di Gang Madat sejak 1958 ini.

Lain lagi dengan Gang Ampiun di Cikini. Penghuninya mempertahankan nama Ampiun, tetapi mengubah etimologinya yang dari kata amfioen yang berarti “candu”. Secara historis, gang itu dulu merupakan jalan pintas menuju kompleks pabrik candu yang sekarang menjadi Kampus UI Salemba IV. “Gang ini tidak ada kaitan­nya dengan opium. Nama gang ini ber­asal dari kata ‘kampiun’ karena penghuninya kebanyakan hebat dalam sepak bola,” kata Ahmad yang dianggap tetua di Gang Ampiun.
!break!

Penghalusan bahasa oleh pemerintah se­perti kasus Gang Madat atau Ampiun, be­lum tentu diterima warga. “Penduduk di Jl. Jawa Miskin, Tambora, tetap lebih senang menyebut daerah mereka Kampung Jawa Miskin,” kata Abdul Chaer, ahli bahasa Melayu Betawi. Penulis Kamus Dialek Jakarta ini menambahkan, “bentuk penghalusan juga bisa dibaca sebagai sikap pemerintah kota yang merasa malu pada beberapa daerahnya yang dianggapnya tidak tanggap modernisasi, kalau tidak bisa disebut kampungan.” Secara serempak, imbuh Chaer, banyak kampung dan jalan di Jakarta yang memakai kata “udik” serta “ilir” dipaksa-ganti dengan “selatan” dan “utara”. Sulit menemukan kampung-kampung dengan ekor udik atau ilir yang secara resmi masih bertahan di Jakarta. Bendungan Hilir ber­tahan karena “dipelintir” oleh EYD jadi “hilir”, dan agar terdengar modern kemudian diakronimkan jadi Benhil.

Mat Iji, warga Tanjung Duren, Jakarta Barat, masih ingat bahwa ketidaksenangan pada nama yang “kampungan” itu fenomena yang baru muncul akhir 1970-an, berbarengan dengan pem­bangunan kawasan elite pertama di Pondok Pinang, yakni Pondok Indah. Hingga sekarang, orang lebih mengenal kawasan tersebut sebagai Pondok Indah. “Saya tidak mengerti mengapa saat ‘udik’ jadi menjijikkan, se­jajar dengan se­butan ‘orang udik,’” kenang Iji. 

Tetua Betawi dari Setia Budi, Irwan Syafi’i, mem­­­per­dengar­kan nada kehilangan serupa, te­tapi dalam mak­na yang lebih dalam. “Memang sedih me­ngenang kehilangan Kampung Petunduan yang sekarang jadi kantor Polda Metro Jaya, atau Kampung Pecandran yang disulap agar lebih bergaya jadi Kartika Candra. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah ke­hilang­an orang-orang kampung dengan ke­ahlian seperti masak ketupat dan nasi uduk, membuat perabot kayu, tembikar, dan bercocok kembang. Mereka kerap disebut sombong karena hanya mau menjadi tuan atas dirinya sendiri,” kata bekas Lurah Petukangan Utara ini.

Mungkin sikap mandiri seperti itulah yang bisa mem­­buat Jakarta tetap memiliki kenangan kolektif yang menjadi sumber identitasnya.

PROMOTED CONTENT