Masalah kemaritiman disorot dalam Dialog Capres dan Cawapres bersama Kamar Dagang dan Industri, Jumat (20/6). Salah satu yang dipertanyakan adalah strategi mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal.
Dua pasangan calon presiden-wakil presiden memberi jawaban berbeda untuk mengatasinya. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana menambah sumber daya manusia untuk mengatasi masalah itu, sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla berpendapat perlu pelibatan teknologi.
Prabowo mengatakan masalah penangkapan ikan secara ilegal harus diatasi dengan memperbanyak dan memperkuat sumber daya manusia yang menjaga laut Indonesia. "Kita perlu memperbanyak coast guard dan memperkuat (TNI) Angkatan Laut kita," kata dia.
Sementara itu, Jokowi berpendapat, "Illegal fishing itu besar sekali memang. Kami nanti akan kembangkan drone sehingga illegal fishing itu kita bisa dilihat di titik mana terjadinya."
Masalah tata kelola
Menyikapi pandangan kedua calon presiden tersebut, pakar kelautan dan pesisir dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan F Koropitan, berpendapat, "Permasalahan illegal fishing dan kelautan bukan masalah pertahanan dan keamanan, tetapi masalah tata kelola."
Alan mengatakan pengelolaan laut membutuhkan sistem terpadu, berupa Monitoring Control Surveillance (MCS). Di dalam MCS tercakup sistem pemantauan nelayan yang memiliki izin, log book, dan teknologi untuk memantau.
"Maritime aircraft atau yang oleh Pak Jokowi sebut sebagai drone itu memang salah satu komponen," jelas Alan saat dihubungi, Jumat. Penangkapan ikan secara ilegal bukan persoalan pertahanan keamanan, tega dia, yang karenanya penguatan Angkatan Laut saja tidak akan menjawab persoalan.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Kontributor Singapura, Ericssen |
KOMENTAR