Estimasi kerugian makro ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa dampak ekonomi karena konsumsi tembakau cenderung merugikan upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pengendalian dan menahan laju peningkatan penggunaan tembakau.
Kepemimpinan yang lebih kuat dan memihak pada kesehatan dibutuhkan baik di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.
Ada kebutuhan mendesak untuk melarang total iklan rokok di media massa, mencegah inisiasi penggunaan tembakau oleh generasi muda dan populasi perempuan, memberikan akses strategis layanan berhenti merokok, dan meningkatkan harga rokok dan rata-rata cukai rokok hingga mencapai 57% (nilai maksimum menurut UU Cukai) dan menghilangkan nilai batas atas cukai rokok. Menaikkan harga dan cukai yang tinggi adalah cara agar orang miskin dan anak-anak tidak lagi membeli rokok.
Juga sangat mendesak memperluas dan memperkuat regulasi kawasan bebas asap rokok. Dalam konteks riset, perlu meningkatkan investasi untuk penelitian dan pengembangan isu tembakau dalam berbagai bidang dan untuk mendapatkan upaya pengendalian tembakau yang lebih efektif dan efisien. Bila itu dilakukan bisa menurunkan konsumsi rokok di masa depan dan mencegah naiknya angka kematian karena penyakit tidak menular yang muncul dari konsumsi rokok.
Soewarta Kosen, Policy Researcher, National Institute of Health Research and Development Ministry of Health Indonesia
Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.
| Penulis | : | |
| Editor | : | dian prawitasari |
KOMENTAR