Gerakan Menuju Smart City 2023 resmi ditutup pada Kamis (7/12/2023) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.
Sebanyak 50 kota dan kabupaten memperoleh penghargaan karena kota dan kabupaten tersebut berhasil menyusun rencana induk pembangunan berbasis kota cerdas.
Sebagai informasi, Gerakan Menuju Smart City merupakan inisiatif yang digulirkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong pengembangan kota dan kabupaten cerdas di seluruh Indonesia.
Melalui gerakan ini, pemerintah kota dan kabupaten dibimbing untuk menyusun rencana pembangunan yang komprehensif (masterplan) berbasis enam dimensi kota cerdas, yakni dari smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment.
Konsep masterplan yang telah dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut akan ditinjau kembali melalui program cepat (quick wins).
Sejak digagas pada 2017, Kemenkominfo telah membimbing 241 kota dan kabupaten dalam menyusun rencana induk pembangunan berbasis smart city.
Baca Juga: Lebih Dekat dengan Gerakan Menuju Smart City yang Digagas Kemenkominfo
Tidak hanya Kemenkominfo, Gerakan Menuju Smart City juga turut didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Selanjutnya, dukungan serupa juga dilakukan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Tahun ini, penghargaan diberikan oleh Menteri Kemenkominfo Budi Arie Setiadi kepada 50 kota dan kabupaten.
“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kota dan kabupaten yang sukses mengadaptasi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi.
Selain gencar dilakukan kota dan kabupaten peserta Gerakan Menuju Smart City, Semuel Abrijani Pangerapan mengaku, Kemenkominfo juga terus berupaya untuk memeratakan konsep kota cerdas.
Harapannya, digitalisasi yang merata ini dapat menekan risiko kecemburuan sosial antardaerah.
“Kemenkominfo terus mendampingi seluruh kota dan kabupaten agar bisa bertransformasi secara merata. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap betah hidup di daerah tersebut karena dirasa lebih sejahtera dan bahagia,” ungkap Semuel.
Contoh nyata relevansi kota cerdas dan Indonesia Emas 2045 tercermin dari Kota Surabaya. Seperti diungkap Wali Kota Surabaya, Edi Cahyadi, pendekatan kota cerdas digunakan untuk menciptakan transparansi data dan proses di pemerintahannya.
“Bahkan Ketua RT tahu berapa jumlah keluarga miskin, berapa jumlah anak sekolah, berapa anak yang ikut sinau bareng, dan data lainnya,” ungkap Wali Kota Surabaya, Edi Cahyadi.
Keterbukaan data ini meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan, sehingga muncul bibit kolaborasi yang krusial dalam mewujudkan kehidupan kota yang sehat.
Sementara Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menyebut pendekatan smart branding berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke wilayahnya.
“Tahun ini kami proyeksikan ada sekitar 2,7 juta wisatawan yang mengunjungi wilayah kami,” ungkap Sunaryanta.
Satu hal yang menarik, kata Sunaryanta, peningkatan jumlah obyek wisata dan pemasarannya sebagian besar terjadi secara organik memanfaatkan ekosistem digital yang sudah ada.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pun secara gigih mendorong peningkatan literasi warganya. Setiap ada kegiatan masyarakat, seperti KKN atau riset, ada tiga topik utama yang diprioritaskan, yaitu bahasa Inggris, fisika, dan matematika.
“Karena ketiga ini adalah dasar dalam menyambut perubahan di masa mendatang,” ungkap Sunaryanta.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Henny Emma, menyebut tiga prinsip utama dalam mewujudkan kota cerdas di wilayahnya, yaitu policy, service, dan bureaucracy.
“Yang dimaksud policy adalah perumusan kebijakan selalu mengedepankan kebermanfaatan kepada masyarakat,” ungkap Henny.
Sementara itu, menurutnya, service dan bureaucracy merujuk pada sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, dan mudah.
Membangun provinsi cerdas
Yang menarik, tahun ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga menggulirkan Gerakan Menuju Provinsi Cerdas. Dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dipercaya menjadi pionir di Gerakan Menuju Smart Province.
Tema utama dari kedua provinsi ini adalah munculnya super apps yang menjadi pusat pelayanan publik di Jawa Barat maupun DIY. Di Jawa Barat, super apps ini hadir dengan nama Sapawarga.
“Karena terintegrasi dengan berbagai layanan, Sapawarga ini akan memudahkan warga dalam mengakses layanan publik,” ungkap Kepala Diskominfo Jawa Barat, Ika Mardiah.
Integrasi juga dilakukan di sisi backend, sehingga proses perencanaan dan eksekusi terjadi secara digital dan memudahkan pengawasan.
Hal serupa juga diungkap Wakil Gubernur Yogyakarta, Paku Alam X RM Wijoseno Hario Bimo. Pemerintah Provinsi DIY juga mengadopsi konsep super apps untuk memudahkan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Meski mulai memanfaatkan digitalisasi dalam berbagai aspek, tetapi kami tetap tidak melupakan budaya dan kearifan lokal,” ungkap Paku Alam X.
Dengan bergulirnya Gerakan Menuju Smart Province ini, diharapkan pembangunan kota dan kabupaten cerdas di Indonesia bisa semakin merata.
| Penulis | : | Sheila Respati |
| Editor | : | Sheila Respati |
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari, program KG Media yang merupakan suatu rencana aksi global, bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.
