Nationalgeographic.co.id—Jenderal Perang Saudara AS, William Tecumseh Sherman, menyampaikan pidato kelulusan di Akademi Militer Michigan pada tahun 1879.
Ia merangkum pengalamannya dengan tiga kata: "Perang adalah neraka."
Milton Leitenberg, seorang ahli pengendalian senjata, memperkirakan 136,5 juta hingga 148,5 juta orang menjadi korban perang di abad ke-20. Biaya ekonomi perang juga sangat besar.
Pengeluaran AS untuk perang di Irak, Afghanistan, dan Pakistan bisa melebihi AS$4 triliun. Pada tahun 2011, pengeluaran militer di seluruh dunia diperkirakan mencapai hampir AS$2,2 triliun.
Meskipun biayanya besar, banyak pemerintah menganggap pengeluaran pertahanan penting. Namun, seperti dilansir laman How Stuff Works, beberapa negara memilih untuk menghapus militer mereka.
Artikel ini akan membahas bagaimana dan mengapa mereka mengambil keputusan ini, serta pengganti pertahanan mereka.
1. Haiti
Negara pertama yang menghapus militernya adalah Haiti. Haiti adalah negara termiskin di belahan bumi Barat. Kemiskinan ini sudah ada sebelum gempa bumi 7,0 SR pada Januari 2010.
Gejolak politik, sering kali melibatkan militer, berkontribusi pada kesulitan Haiti. Kurang dari setahun setelah Jean-Bertrand Aristide terpilih sebagai presiden pada 16 Desember 1990, ia digulingkan oleh kudeta militer.
Haiti berada di bawah pemerintahan militer sementara hingga tahun 1994. Saat itu, PBB melakukan intervensi dan menggulingkan kepemimpinan Haiti. Setelah Aristide kembali menjadi presiden, ia membubarkan angkatan bersenjata Haiti.
Saat ini, Haiti bergantung pada pasukan PBB untuk keamanan. Namun, pada tahun 2011, Presiden Michel Martelly mengumumkan niatnya untuk membangun militer baru.
Baca Juga: Sejarah Dwifungsi ABRI: Latar Belakang, Penghapusan, hingga Kemungkinan 'Bangkit'
2. Kosta Rika
Kosta Rika tidak berencana mengembalikan tentaranya. Negara ini dikenal dengan gaya hidup "pura vida," yang berarti "kehidupan murni." Pada tahun 1948, setelah perang saudara selama 44 hari yang menewaskan 2.000 orang, Kosta Rika menghapus angkatan bersenjatanya.
Konstitusi baru menjamin pemilihan umum yang bebas dan terbuka serta menghapus militer.
Meskipun demikian, pada tahun 2011, Kosta Rika diperkirakan menghabiskan hampir AS$300 juta untuk kepolisian dan penjaga pantai yang bersenjata lengkap. Anggaran pertahanannya lebih dari tiga kali lipat anggaran Nikaragua.
3. Republik Mauritius
Republik Mauritius terletak di timur Madagaskar. Negara kepulauan ini memiliki lebih dari satu juta penduduk dan ekonomi yang kuat. Namun, Mauritius tidak memiliki militer reguler sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya pada tahun 1968.
Mauritius mungkin sudah cukup merasakan perang ketika Prancis dan Inggris memperebutkannya pada abad ke-19. Pulau ini juga menjadi pangkalan angkatan laut dan udara Inggris selama Perang Dunia II.
Saat ini, Mauritius hanya menghabiskan 0,3 persen dari PDB untuk pertahanan. Ini termasuk kepolisian, Pasukan Bergerak Khusus (SMF), dan Penjaga Pantai Nasional dengan total 10.115 personel.
Organisasi-organisasi ini menangani berbagai tugas, tetapi tidak untuk pertahanan nasional. Mauritius menerima pelatihan kontraterorisme dari AS, dan penjaga pantainya bekerja sama dengan Angkatan Laut India.
4. Panama
Panama menandatangani perjanjian dengan AS pada tahun 1903. Ini memungkinkan AS membangun dan mengelola Terusan Panama. Pada tahun 1999, Panama mengambil alih kendali terusan. Namun, sebelum itu, Panama mengalami gejolak politik selama hampir satu abad yang menyebabkan pembubaran militernya.
Baca Juga: Bagaimana Band Militer Ottoman Menghancurkan Nyali Musuh Sekaligus Menginspirasi Eropa?
Pada tahun 1968, militer menggulingkan presiden terpilih, Dr. Arnulfo Arias Madrid. Militer memainkan peran utama dalam pemerintahan Panama sepanjang tahun 1980-an di bawah Jenderal Manuel Noriega.
AS awalnya mendukung Noriega, tetapi kemudian terjadi ketegangan akibat korupsi, perdagangan narkoba, dan kecurangan pemilu. Pada tahun 1989, AS menginvasi Panama dan menggulingkan Noriega.
Pemilihan umum yang demokratis kemudian diadakan. Karena ketidakpercayaan terhadap militer, Panama mengadopsi amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang membubarkan militer. Panama menolak mengizinkan AS mendirikan pangkalan militer di dalam wilayahnya.
5. Negara Federasi Mikronesia
Negara Federasi Mikronesia berada di bawah kendali Jepang sebelum Perang Dunia II. Mikronesia menjadi lokasi pertempuran sengit di Pasifik Selatan. Setelah perang, wilayah ini menjadi bagian dari Wilayah Perwalian PBB Kepulauan Pasifik dan menjalin hubungan dengan AS.
Mikronesia tidak menjadikan pengeluaran militer sebagai prioritas setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1979. Pada tahun 1986, Mikronesia menandatangani Perjanjian Asosiasi Bebas dengan AS. Sejak itu, pertahanan Mikronesia menjadi tanggung jawab AS.
Warga Mikronesia tidak memerlukan visa untuk bekerja di AS dan dapat mendaftar di militer Amerika. Warga Mikronesia memiliki tingkat korban jiwa yang lebih tinggi dalam perang Irak dan Afghanistan dibandingkan dengan AS sebagai persentase populasi.
KOMENTAR