Nationalgeographic.co.id – Pemerintah mengimbau agar masyarakat menjadi wisatawan yang bertanggung jawab jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Henky Manurung dalam dialog KPCPEN bertema “Sambut Tahun Baru dengan Liburan Gaya Baru”, Kamis (16/12/2021).
“Kita harapkan, traveller nusantara yang bergerak pada Nataru ini adalah wisatawan yang bertanggung jawab,” katanya.
Adapun makna dari bertanggung jawab tersebut adalah tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi ketika berada di sebuah destinasi wisata.
Baca Juga: Pengembangan Berbasis Smart City, Upaya Indonesia Hadapi Urbanisasi dan Bangktikan Sektor Pariwisata
Dengan disiplin menerapkan prokes, lanjutnya, Indonesia diharapkan bisa tetap mempertahankan kelandaian kasus Covid-19. Terutama mengingat varian baru Omicron telah ditemukan di Tanah Air.
Terkait lokasi wisata, Henky menyarankan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih lokasi wisata.
Ia menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Lombok, Belitung, Labuan Bajo, dan Manado guna mendorong ekonomi masyarakat sekitar.
“Saatnya kita nikmati Indonesia dengan berkunjung ke daerah tersebut. Diharapkan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Baca Juga: Tutup Gerakan Menuju Smart City, Menkominfo Dorong Adaptasi Teknologi di Ranah Pariwisata
Selain mengimbau masyarakat, Henky menyatakan bahwa pemerintah juga terus mendukung sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) yang berperan besar mendorong kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Yang dilindungi bukan hanya wisatawan, melainkan juga pekerja dan pelaku usaha kita harapkan aman,” tegas Henky.
Pemerintah juga akan memberlakukan teguran atau sanksi bagi pengelola destinasi wisata apabila terdapat pelanggaran.
“Target untuk Nataru cuma satu, orang berwisata dengan aman, bisa berwisata tapi tidak lupa prokes dan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab,” tandas Henky.
Baca Juga: Persebaran Hoaks Terkait Covid-19 di Ruang Digital Terus Meningkat
Cegah penyebaran varian Omicron
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry Harmadi menyatakan bahwa salah satu cara untuk menekan angka positif adalah dengan melakukan pembatasan kapasitas, larangan pesta, dan arak-arakan tahun baru.
“Pertama, harus hindari kerumunan,” kata Sonny.
Selanjutnya, melakukan skrining PeduliLindungi. Hanya masyarakat dalam kategori hijau yang boleh masuk. Selain itu, dilakukan juga persyaratan perjalanan guna membatasi mobilitas masyarakat.
“Mohon masyarakat memahami, semua aturan diberlakukan untuk melindungi msyarakat agar tidak terjadi lonjakan kasus. Apalagi Omicron sudah ditemukan di Indonesia,” papar Sonny.
Baca Juga: Arkeolog Singkap Pelabuhan Dagang Asal 4.000 Tahun di Istanbul
Guna mencegah paparan kasus Omicron di masyarakat, pemerintah juga terus melakukan percepatan vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi terbukti efektif mengurangi angka kesakitan dan kematian.
Meski begitu, ia tetap mengimbau agar masyarakat tetap peduli dengan kepatuhan prokes. Terlebih di saat adanya risiko mobilitas tinggi dan adanya varian baru yang lebih menular, lonjakan kasus lebih mungkin terjadi.
“Kalau kepatuhan prokes turun, mobilitas naik, ada varian baru yang lebih menular, maka kita akan punya potensi atau risiko lonjakan kasus,” tegasnya.
| Penulis | : | Fathia Yasmine |
| Editor | : | Sheila Respati |
KOMENTAR