Kemudian juga mempertimbangkan ruang untuk aktivitas manusia dan ekonomi, kebutuhan generasi penerus wilayah pesisir, interaksi antara darat dan laut.
Selanjutnya, kebijakan dan program konservasi pesisir ke depan perlu dirumuskan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan aspek-aspek.
Yang pertama, prinsip risiko lingkungan rendah harus diterapkan ketika pembangunan ekonomi secara radikal dan substansial mengubah struktur dan fungsi wilayah pesisir.
Selanjutnya, biaya eksternalitas yang terpaksa dibayar. Biaya ini dibayar oleh mereka yang tidak secara langsung menggunakan sumber daya pesisir harus dialihkan untuk ditanggung oleh pengguna sumber daya.
Dan kemudian, meskipun program Kawasan Konservasi Laut (KKL) telah menunjukkan hasil dan dampak yang positif, tidak semua masalah konservasi dapat diselesaikan dengan keberadaan KKL tunggal. Kumpulan KKL harus dikelola secara bersamaan dengan pendekatan jaringan.
Selain itu, juga harus mempertimbangkan bahwa wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di pedalaman atau dataran tinggi.
"Konsekuensinya, wilayah pesisir dan dataran tinggi juga harus dikelola bersama dalam satu sistem yang terintegrasi," menurutnya.
"Pengelolaan kawasan dataran tinggi-pesisir terpadu yang dikenal luas sebagai pendekatan punggung-ke-terumbu ini harus diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia."
Artikel ini adalah bagian dari sinergi inisiatif Lestari KG Media #SayaPilihBumi #SisirPesisir dengan media National Geographic Indonesia, Initisari, Infokomputer, dan GridOto.
| Source | : | Neliti,SJDGGE |
| Penulis | : | Ricky Jenihansen |
| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari, program KG Media yang merupakan suatu rencana aksi global, bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.
KOMENTAR