Bisa dimulai dari hal yang paling menyenangkan
Ade Sulaeman, Editor National Geographic Indonesia, kemudian menjelaskan tentang konsep dekarbonisasi.
Mengutip laman 8 Billion Trees, Ade menjelaskan bahwa dekarbonisasi adalah proses mengurangi dan akhirnya benar-benar menghilangkan emisi karbon dioksida (CO2) dari kegiatan kita sehari-hari.
Konsep ini, mirip dengan konsep zero emission, pada dasarnya terdorong oleh Paris Agreement 2015, yaitu sebuah upaya manusia untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2, lebih disukai hingga 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan tingkat pra-industri.
Ade lalu memaparkan salah satu dampak "terbaru" dari pemanasan global adalah adanya jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi pada Juni lalu akibat dari suhu ekstrem.
Lebih jauh, Ade juga menyebutkan bahwa sebuah studi yang dilakukan sebuah lembaga riset di Pakistan menuturkan bahwa dampak tersebut akan lebih buruk hingga lima kali lipat pada tahun 2035.
Indonesia sendiri menyumbang 1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO2e), sekitar 2,3% dari total emisi gas rumah kaca global. Dengan jumlah tersebut, Indonesia masuk daftar 10 besar penyumbang karbon dioksida tertinggi di Indonesia.
Namun, meski secara total terlihat besar, masing-masing penduduk Indonesia "hanya" menyumbang karbon dioksida sebesar 2,6 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Merujuk pada data inilah, Ade menilai penduduk Indonesia juga bisa berperan besar dalam upaya menurunkan emisi karbon melalui upaya-upaya kecil. "Tinggal bagaimana upaya-upaya kecil tersebut bisa dilakukan secara masif," ucap Ade.
Bahkan, upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Ade mencontohkan bagaimana dirinya memilih untuk bersepeda untuk saat pergi dan pulang kerja.
Ade merasa upaya dekarbonisasi dengan bersepeda tersebut adalah hal yang menyenangkan baginya. Ditambah lagi, upaya tersebut juga bisa menyehatkan secara fisik dan hemat secara biaya.
Baca Juga: Toyota Eco Youth Goes To Bali: Memulai Langkah Kecil Menyelamatkan Lingkungan
Mengawal Revisi Undang-Undang Kehutanan: Mengapa Sudah Sewajarnya untuk Direvisi?
KOMENTAR